Gestapu, dan Pertarungan Politik Sukarno-Soeharto

ANGKATAN UDARA DAN GESTAPU

            Apabila kita berbicara mengenai Angkatan Bersenjata berhubungan dengan Gestapu, faktor Angkatan Udara terlalu penting untuk dilupakan. Seperti diketahui luas pada waktu itu, Panglima AU, Omar Dani, mempunyai hubungan khusus dengan presiden Sukarno sejak beliau diangkat menggantikan KSAU suryadi suryadharma. Omar Dani naik ke posisi pimpinan tertinggi AU setelah insiden tenggelamnya Motor Torpedo Boat Macan Tutul di Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. AU dipersalahkan karena tidak memberikan dukungan udara kepada kapal perang yang sedang bertugas menyelundupkan tentara ke daratan Irian Barat (sekarang Papua). Suryadharma membayar mahal “kesalahan” yang dituduhkan kepadanya dan dicopot dari jabatannya di AU yang didudukinya sejak Indonesia memiliki AU hampir 20 tahun sebelumnya. Lalu, karena menolak jabatan duta besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasehat militer Presiden yang praktis tidak pernah dimintai pendapatnya atau saran oleh Sukarno.

            Di kemudian hari terungkap, sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. Operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Sukarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara (air covert) dalam melaksanakan perintah Sukarno itu.

            Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah operasi militer dikelola oleh politisi non-militer yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet tanpa terlebih dulu memperhatikan pendapat dan pertimbangan para Jenderal dan para Marsekalnya, akibatnya, Jerman mengalami kehancuran tragis beberapa divisi terbaik tentara mereka.

            Ketika diangkat menjadi Panglima AU Omar Dani baru sekitar sepuluh tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution, dialah yang menyarankan kepada Sukarno mengangkat Omar Dani sebagai pengganti suryadharma. Menko Hankam/KSAB itu berjumpa dengan Dani untuk pertama kalinya di lapangan terbang Morotai, pada masa persiapan Operasi Trikora.

            Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki jabatan pimpinan AU, Dani melangkahi sejumlah perwira senior dalam angkatannya. Dengan latar belakang seperti itu, maka bisa dimengerti kalau pimpinan baru AU itu menjadi sangat bergantung pada wibawa dan dukungan Sukarno yang mengangkatnya.

            Pada masa Revolusi, sebagai anak priayi berpendidikan bagus, Dani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada 1950, Dani mendaftar untuk dikirim ke Taloa, California. Disana ia di didik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah, dia mengucapkan sumpah sebagai perwira Angkatan Udara di mata para Jenderal senior di Angkatan Darat, Omar Dani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa revolusi.

            Dengan latar belakang yang demikian, Sukarno mengangkat Panglima AU itu menjadi Panglima Kolaga (Komando Mandala Siaga) dalam rangka konfrontasi. Jenderal Soeharto, yang amat senior dan mantan panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, beberapa waktu kemudian ditunjuk Presiden sebagai wakilnya. Keputusan Sukarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat perwira tinggi AD makin dongkol kepada Bapak Presiden dan Omar Dani. Dalam memoarnya, mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menulis:

“Di komando Mandala Siaga (Kolaga) Panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang, tentara kemarin sore, Omar Dani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bongkel-bongkel sejak zaman Revolusi sampai tua perang terus. Dia membawahi Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dani, sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (Wapang Kolaga). Dalam hati kami mangkel dipimpin anak wingi sore, anak kemarin sore.”

Disamping itu, Omar Dani mewarisi AU yang sejak awal tahun 50an memang sudah diposisikan suryadharma, sadar atau tidak, sebagai Angkatan yang bersikap antagonistis terhadap saudaranya Angkatan Darat. Dengan later belakang itulah kita harus melihat kedekatan AU dengan Presiden Sukarno. Untuk mengimbangi AD yang sudah lama terlibat dalam kancah politik, di bawah Omar Dani untuk pertama kalinya Sukarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai Soal ini, para purnawirawan AU dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965, menjelaskan:

Untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat Revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Laksdya (Laksamana Madya) Udara Omar Dani dalam kedudukannya sebagai Men/Pangau (Menteri Panglima Angkatan Udara), mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika revolusi PBR (Pemimpin Besar Revolusi). Misalnya, berbicara tentang Angkatan V yang sebetulnya bukan murni gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara PM RRC (Perdana Menteri Republik Rakyat Cina) Chou En Lai dan Presiden Sukarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dani pun membawa wacana itu dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan menteri/panglima Angkatan lainnya.

                Tak disadari oleh Dani, bahwa membawa gagasan itu, sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat sipil. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwikora, sangat menguntungkan PKI.

            Persoalan penting yang melatarbelakangi konflik antara AU dan AD, terutama pada masa demokrasi terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua Angkatan yang berbeda terhadap kebijakan Presiden Sukarno. AD menolak Nasakom, sangat waspada terhadap PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan mendukung hampir apapun kebijakan Sukarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan kelima. Berbeda dengan pihak AD, pimpinan AU waktu itu tidak melihat PKI sebagai potensi ancaman di masa mendatang.

            Jauh sebelum itu Suryadharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi AD. Perwira lulusan Akademi Militer Breda, Negeri Belanda, ini tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948. Ketika tentara dibawah pimpinan Sudirman dan Nasution menjalankan perang gerilya, Suryadharma bersama Sukarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai absennya Suryadharma dalam aksi gerilya itu, dari memoir Bung Hatta kemudian bisa diketahui, beberapa hari sebelum Yogyakarta diserang dan dikuasai tentara kolonial Belanda, Suryadharma sebagai pimpinan AU sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. Untuk sementara, dia dibebastugaskan dari posisi pimpinan AU karena diperintahkan mengikuti perjalanan Presiden Sukarno ke India atas undangan perdana Menteri Nehru.

            Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang akan membawa rombongan ke India itulah, Yogyakarta diserang. Suryadharma ditangkap dirumah kediaman Wakil Presiden dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Sukarno mengangkat kembali suryadharma sebagai pimpinan KSAU. Keputusan ini mengecewakan para perwira senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah operasi gerilya usai.

            Sikap para perwira AD yang menyalahkan keputusan Suryadharma menyerah bersama Sukarno dipertanyakan oleh seorang perwira senior AU. “Lho, Suryadharma itu mengikuti jejak Panglima Tertinggi. Yang mestinya disalahkan ialah sudirman. Panglima Besar itu yang justru menolak menaati perintah panglima tertingginya.”

                Debat dengan tema suryadharma yang taat kepada panglima tertinggi, sementara sudirman dianggap melakukan insubordinasi adalah debat yang muncul kembali ketika Omar Dani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Sukarno. “Apakah salah kalau kita taat kepada panglima tertinggi?”, Tanya Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang. Masalah ini, akhirnya terpulang pada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka, serta hubungan sipil dan militer macam apa yang berlaku dalam masyarakat.

            Tentara (AD) di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik di antara kekuatan politik lainnya. Posisi demikian itu mendapatkan legitimasi dari keputusan Presiden Sukarno pada rapat Dewan Nasional pada November 1958. Tentara pada masa sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekedar alat pemerintah. Sebagai pejuang dibidang militer, sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara; “tidak kenal menyerah.” Suryadharma dan Sukarno yang menyerah kepada tentara kolonial Belanda mereka anggap mengkhianati sumpah tersebut.

SOEKARNO, SOEHARTO, DAN PERTARUNGAN POLITIK PASCA-GESTAPU

            Menengok balik ke belakang setelah 50 tahun, terlihat dengan jelas Gestapu 1965 menjadi isu politik dan keamanan berlangsung relatif singkat. Begitu efektifnya TNI dan kekuatan anti-komunis menghancurkan PKI, dalam waktu pendek PKI nyaris tidak lagi bertahan sebagai topik penting pembicaraan. PKI yang beberapa saat sebelum satu oktober 65, mendadak menghilang, tak terdengar, bahkan seperti tidak pernah ada. Yang masih rajin mengingatkan bahaya dan ancaman PKI adalah militer yang, antara lain, memanfaatkan bahaya komunis sebagai cara mengukuhkan kekuasaan mereka.

            Secara diam-diam, pada saat yang sama, sejumlah orang memang ada yang masih mempertanyakan posisi dan peran Soeharto hari-hari itu, hubungan lamanya dengan Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung, pertemuan Soeharto dengan Latif beberapa jam sebelum operasi Gestapu bergerak, serta misteri yang menyelimuti dua batalyon kostrad yang terlibat Gestapu. Tapi dalam waktu singkat, seiring makin terkonsolidasinya kekuasaan Soeharto, semua pertanyaan tersebut menghilang dengan sendirinya dari wacana publik.

            Yang bertahan lama adalah ketegangan Soeharto dengan Presiden Soekarno. Untuk beberapa bulan, Sukarno dengan gigih bertahan untuk menolak pembubaran PKI. Tapi, lewat surat perintah 11 Maret 1966 yang terpaksa diberikan Sukarno kepada Soeharto, PKI akhirnya dibubarkan oleh Pangkopkamtib. Selama ketegangan singkat mengenai nasib PKI itu, dari pihak PKI sendiri tak terdengar kabar sedikit pun. Tokoh-tokoh PKI, tingkat lokal maupun nasional, menghilang, tertangkap, atau terbunuh. Sebagian dibunuh tentara, tapi kebanyakan terbunuh masyarakat. Maka yang kemudian terlibat dalam pertarungan politik (power struggle) ialah Soeharto berhadapan dengan Sukarno.

            Kalau tentara sebagai kekuatan politik sebelum peristiwa Gestapu dipimpin oleh Nasution kemudian Ahmad Yani, maka setelah Gestapu, Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat tampil sebagai ketua “partai tentara”. Kendati memiliki legalitas dan kontrol atas Angkatan Darat, Soeharto tetap saja harus berhati-hati menghadapi Presiden Sukarno yang masih berpengaruh saat itu.

            Menghadapi PKI, Jenderal Soeharto- dengan dukungan masyarakat anti-komunis, nyaris tidak memiliki hambatan sama sekali dalam menghancurkan partai komunis dalam waktu singkat. Tapi ketika berhadapan dengan Sukarno, bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dengan cepat dikuasai Soeharto. Apalagi angkatan lainnya.

            Soeharto memerlukan sekitar 2 tahun untuk secara perlahan menyempurnakan kekuasaannya atas tentara, yang waktu itu lebih dikenal sebagai ABRI. Selama proses yang 2 tahun itu, dalam kalangan tentara Soeharto harus menghadapi pendukungnya yang radikal sembari berurusan dengan pendukung presiden Soekarno yang fanatik. Di pihak Soeharto, ada Jenderal Kemal Idris, Kolonel Sarwo Edhie, dan Jenderal Hartono rekso dharsono. Mereka bertiga inilah yang dengan loyal dan tegas terus mendesak agar Soeharto segera menyingkirkan Presiden Sukarno.

            Di pihak loyalis dan pendukung fanatik presiden sukarno pada berbagai unit militer di Jawa Tengah dan Timur tidak sulit ditemukan mereka yang siap mati untuk sang presiden Sukarno. Tapi yang paling banyak menonjol di antara yang mendukung presiden pada waktu itu ialah Panglima Marinir yang juga Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal KKO Hartono.

            Dengan kecerdikan politik serta kesabarannya, Soeharto bukan saja berhasil menyingkirkan para penantangnya di berbagai satuan militer, melainkan dengan dingin juga berhasil terbebas dari para perwira loyal dan radikal pendukungnya. Kemal Idris terlempar ke Makassar (menjadi Pangkowilhan) sebelum akhirnya dikirim ke Beograd sebagai duta besar. Dharsono ke Bangkok (menjadi duta besar), dan Sarwo Edhie mendapat tugas ke Medaan sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Pangdam di Papua. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan ketua “partai tentara”. Dari posisi kuat seperti itulah secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Sukarno.

            Apakah Soeharto menyingkirkan Sukarno dengan melakukan apa yang sering dituduhkan kepadanya sebagai “kudeta merangkak?”, pertama, aksi kudeta haruslah dimengerti sebagai gerakan cepat dengan sasaran utama instalasi yang mendukung atau dikuasai oleh pemerintah yang menjadi sasaran penggulingan. Kedua, kudeta pada umumnya dilakukan oleh militer tak berpolitik lewat aksi kudeta memasuki panggung politik untuk menguasai elemen pemerintahan.

            Dua kriteria diatas itu tidak mudah ditemukan dalam aksi yang dilakukan Soeharto. Presiden Sukarno tersingkir pada 1968 untuk digantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Kedua Indonesia, setelah selama dua tahun terjadi pertarungan politik antara Soeharto-Sukarno. Jadi, jelas tidak ada kudeta.

            Hal penting lainnya yang suka dilupakan para pengkritik Soeharto, tentara Indonesia adalah sebuah kekuatan politik legal sejak Presiden Sukarno, sebagai Ketua Dewan Nasional pada November 1958, memasukkan tentara ke dalam Golongan Karya sebagai satu dari tujuh Angkatan Karya (nama Angkatan Bersenjata berasal dari sini) bersama enam “angkatan karya” lainnya.

            Sejak itu, tentara yang untuk waktu lama hanya kekuatan politik nyata, pada November 1958 telah berubah menjadi kekuatan politik legal (resmi). Inilah penjelasannya mengapa kemudian tentara mendapat kursi dalam dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPRG) dan Majelis Perwakilan Rakyat sementara (MPRs), disamping sejumlah kursi dalam kabinet ketika lembaga-lembaga tersebut dibentuk Presiden Sukarno pada awal periode orde lama.

            Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi antara tentara (Soeharto) dan Sukarno sejak terjadinya Gestapu hingga tersingkirnya Presiden pertama republik Indonesia itu, adalah pertarungan politik antara dua kekuatan politik.

            Dilihat dari sudut pandang pertarungan politik Sukarno melawan tentara tersebut, maka sebenarnya keputusan Sukarno melegalkan tentara sebagai kekuatan politik lewat dewan Nasional, adalah sebuah keputusan yang mudah dipandang sebagai suatu kebijakan memelihara anak macan. Pada saat resminya tentara menjadi kekuatan politik legal, Sukarno dengan tentara (A.H Nasution) memang sedang berada dalam satu benteng “pertempuran” melawan partai-partai politik.

            Dengan dukungan tentara (A.H Nasution) pada 1959, Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945 yang memberi kekuasaan amat besar kepada presiden Sukarno. Sejumlah politisi dan ahli hukum tata negara pada masa itu menilai kerjasama Nasution-Sukarno memberlakukan kembali UUD 45 itu sebagai sebuah kudeta konstitusional.   

            Namun, dalam sejarah RI, pemberlakuan atau pembiaran konstitusi sudah terjadi pada awal revolusi. Pada November 1945, pemerintahan presidensial, berdasarkan UUD 45, pimpinan Presiden Sukarno, ditinggalkan begitu saja untuk digantikan dengan praktik parlementer.

            Ironisnya, dengan kekautan yang diperolehnya dari konstitusi masa-masa revolusi itu, Sukarno tiba-tiba, pada masa demokrasi terpimpin, menyadari dirinya berhadapan dengan militer sebagai lawan politik. Menghindari posisi sebagai “sandera” militer, Sukarno, yang tidak menguasai satu partai pun, memutuskan merangkul PKI sebagai kekuatan penyeimbang (power balance) terhadap kekuatan lain (tentara). Dasar filosofis hubungan mesra dan kerjasama PKI dengan Sukarno sendiri ialah dokrtin Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).

            Yang tidak kurang ironis ialah nasib Jenderal A.H Nasution. Pemimpin Angkatan Darat ini, orang yang berjasa mendukung Sukarno memperoleh kekuasaan besar lewat UUD 1945, adalah target utama dan pertama dalam lingkaran militer yang harus disingkirkan Sukarno. Nasution yang anti-komunis adalah penghalang utama agenda politik Nasakom besutan Sukarno. Berhasil menyingkirkan Nasution pada 1962, giliran berikutnya Sukarno berusaha menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani, orang yang secara pribadi dipilih Sukarno menggantikan Nasution. Pimpinan AD boleh berganti, tapi posisi kubu anti-komunis mereka tidak berubah. Di mata Sukarno, Yani yang ternyata anti-Nasakom, juga harus disingkirkan. Dalam proses menyingkirkan Yani itulah terjadinya Gestapu pada pagi hari satu oktober 1965.

            Nasution tersingkir, Yani terbunuh, tampillah sosok Soeharto. Ketua baru “partai tentara” ini sangat diuntungkan oleh kegagalan Gestapu yang menyebabkan hancurnya Partai Komunis Indonesia. Tanpa dukungan PKI, posisi politik Sukarno secara berangsur melemah. Dengan kecanggihan politiknya, dalam 2 tahun sejak Gestapu terjadi pertarungan politik akhirnya dimenangkan Soeharto. Sukarno pun akhirnya tersingkir.

Tulisan diatas disadur dari buku: