.do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none; }

Spetsnaz

Spetsnaz

Poland GROM

Poland GROM

Sunday, 23 October 2016

Gestapu, dan Pertarungan Politik Sukarno-Soeharto


ANGKATAN UDARA DAN GESTAPU
            Apabila kita berbicara mengenai Angkatan Bersenjata berhubungan dengan Gestapu, faktor Angkatan Udara terlalu penting untuk dilupakan. Seperti diketahui luas pada waktu itu, Panglima AU, Omar Dani, mempunyai hubungan khusus dengan presiden Sukarno sejak beliau diangkat menggantikan KSAU suryadi suryadharma. Omar Dani naik ke posisi pimpinan tertinggi AU setelah insiden tenggelamnya Motor Torpedo Boat Macan Tutul di Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. AU dipersalahkan karena tidak memberikan dukungan udara kepada kapal perang yang sedang bertugas menyelundupkan tentara ke daratan Irian Barat (sekarang Papua). Suryadharma membayar mahal “kesalahan” yang dituduhkan kepadanya dan dicopot dari jabatannya di AU yang didudukinya sejak Indonesia memiliki AU hampir 20 tahun sebelumnya. Lalu, karena menolak jabatan duta besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasehat militer Presiden yang praktis tidak pernah dimintai pendapatnya atau saran oleh Sukarno.
            Di kemudian hari terungkap, sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. Operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Sukarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara (air covert) dalam melaksanakan perintah Sukarno itu.
            Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah operasi militer dikelola oleh politisi non-militer yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet tanpa terlebih dulu memperhatikan pendapat dan pertimbangan para Jenderal dan para Marsekalnya, akibatnya, Jerman mengalami kehancuran tragis beberapa divisi terbaik tentara mereka.
            Ketika diangkat menjadi Panglima AU Omar Dani baru sekitar sepuluh tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution, dialah yang menyarankan kepada Sukarno mengangkat Omar Dani sebagai pengganti suryadharma. Menko Hankam/KSAB itu berjumpa dengan Dani untuk pertama kalinya di lapangan terbang Morotai, pada masa persiapan Operasi Trikora.
            Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki jabatan pimpinan AU, Dani melangkahi sejumlah perwira senior dalam angkatannya. Dengan latar belakang seperti itu, maka bisa dimengerti kalau pimpinan baru AU itu menjadi sangat bergantung pada wibawa dan dukungan Sukarno yang mengangkatnya.
            Pada masa Revolusi, sebagai anak priayi berpendidikan bagus, Dani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada 1950, Dani mendaftar untuk dikirim ke Taloa, California. Disana ia di didik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah, dia mengucapkan sumpah sebagai perwira Angkatan Udara di mata para Jenderal senior di Angkatan Darat, Omar Dani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa revolusi.
            Dengan latar belakang yang demikian, Sukarno mengangkat Panglima AU itu menjadi Panglima Kolaga (Komando Mandala Siaga) dalam rangka konfrontasi. Jenderal Soeharto, yang amat senior dan mantan panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, beberapa waktu kemudian ditunjuk Presiden sebagai wakilnya. Keputusan Sukarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat perwira tinggi AD makin dongkol kepada Bapak Presiden dan Omar Dani. Dalam memoarnya, mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menulis:

“Di komando Mandala Siaga (Kolaga) Panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang, tentara kemarin sore, Omar Dani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bongkel-bongkel sejak zaman Revolusi sampai tua perang terus. Dia membawahi Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dani, sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (Wapang Kolaga). Dalam hati kami mangkel dipimpin anak wingi sore, anak kemarin sore.”


Disamping itu, Omar Dani mewarisi AU yang sejak awal tahun 50an memang sudah diposisikan suryadharma, sadar atau tidak, sebagai Angkatan yang bersikap antagonistis terhadap saudaranya Angkatan Darat. Dengan later belakang itulah kita harus melihat kedekatan AU dengan Presiden Sukarno. Untuk mengimbangi AD yang sudah lama terlibat dalam kancah politik, di bawah Omar Dani untuk pertama kalinya Sukarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai Soal ini, para purnawirawan AU dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965, menjelaskan:

Untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat Revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Laksdya (Laksamana Madya) Udara Omar Dani dalam kedudukannya sebagai Men/Pangau (Menteri Panglima Angkatan Udara), mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika revolusi PBR (Pemimpin Besar Revolusi). Misalnya, berbicara tentang Angkatan V yang sebetulnya bukan murni gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara PM RRC (Perdana Menteri Republik Rakyat Cina) Chou En Lai dan Presiden Sukarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dani pun membawa wacana itu dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan menteri/panglima Angkatan lainnya.
                Tak disadari oleh Dani, bahwa membawa gagasan itu, sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat sipil. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwikora, sangat menguntungkan PKI.


            Persoalan penting yang melatarbelakangi konflik antara AU dan AD, terutama pada masa demokrasi terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua Angkatan yang berbeda terhadap kebijakan Presiden Sukarno. AD menolak Nasakom, sangat waspada terhadap PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan mendukung hampir apapun kebijakan Sukarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan kelima. Berbeda dengan pihak AD, pimpinan AU waktu itu tidak melihat PKI sebagai potensi ancaman di masa mendatang.
            Jauh sebelum itu Suryadharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi AD. Perwira lulusan Akademi Militer Breda, Negeri Belanda, ini tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948. Ketika tentara dibawah pimpinan Sudirman dan Nasution menjalankan perang gerilya, Suryadharma bersama Sukarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai absennya Suryadharma dalam aksi gerilya itu, dari memoir Bung Hatta kemudian bisa diketahui, beberapa hari sebelum Yogyakarta diserang dan dikuasai tentara kolonial Belanda, Suryadharma sebagai pimpinan AU sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. Untuk sementara, dia dibebastugaskan dari posisi pimpinan AU karena diperintahkan mengikuti perjalanan Presiden Sukarno ke India atas undangan perdana Menteri Nehru.
            Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang akan membawa rombongan ke India itulah, Yogyakarta diserang. Suryadharma ditangkap dirumah kediaman Wakil Presiden dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Sukarno mengangkat kembali suryadharma sebagai pimpinan KSAU. Keputusan ini mengecewakan para perwira senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah operasi gerilya usai.
            Sikap para perwira AD yang menyalahkan keputusan Suryadharma menyerah bersama Sukarno dipertanyakan oleh seorang perwira senior AU. “Lho, Suryadharma itu mengikuti jejak Panglima Tertinggi. Yang mestinya disalahkan ialah sudirman. Panglima Besar itu yang justru menolak menaati perintah panglima tertingginya.”
                Debat dengan tema suryadharma yang taat kepada panglima tertinggi, sementara sudirman dianggap melakukan insubordinasi adalah debat yang muncul kembali ketika Omar Dani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Sukarno. “Apakah salah kalau kita taat kepada panglima tertinggi?”, Tanya Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang. Masalah ini, akhirnya terpulang pada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka, serta hubungan sipil dan militer macam apa yang berlaku dalam masyarakat.
            Tentara (AD) di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik di antara kekuatan politik lainnya. Posisi demikian itu mendapatkan legitimasi dari keputusan Presiden Sukarno pada rapat Dewan Nasional pada November 1958. Tentara pada masa sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekedar alat pemerintah. Sebagai pejuang dibidang militer, sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara; “tidak kenal menyerah.” Suryadharma dan Sukarno yang menyerah kepada tentara kolonial Belanda mereka anggap mengkhianati sumpah tersebut.





SOEKARNO, SOEHARTO, DAN PERTARUNGAN POLITIK PASCA-GESTAPU
            Menengok balik ke belakang setelah 50 tahun, terlihat dengan jelas Gestapu 1965 menjadi isu politik dan keamanan berlangsung relatif singkat. Begitu efektifnya TNI dan kekuatan anti-komunis menghancurkan PKI, dalam waktu pendek PKI nyaris tidak lagi bertahan sebagai topik penting pembicaraan. PKI yang beberapa saat sebelum satu oktober 65, mendadak menghilang, tak terdengar, bahkan seperti tidak pernah ada. Yang masih rajin mengingatkan bahaya dan ancaman PKI adalah militer yang, antara lain, memanfaatkan bahaya komunis sebagai cara mengukuhkan kekuasaan mereka.
            Secara diam-diam, pada saat yang sama, sejumlah orang memang ada yang masih mempertanyakan posisi dan peran Soeharto hari-hari itu, hubungan lamanya dengan Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung, pertemuan Soeharto dengan Latif beberapa jam sebelum operasi Gestapu bergerak, serta misteri yang menyelimuti dua batalyon kostrad yang terlibat Gestapu. Tapi dalam waktu singkat, seiring makin terkonsolidasinya kekuasaan Soeharto, semua pertanyaan tersebut menghilang dengan sendirinya dari wacana publik.
            Yang bertahan lama adalah ketegangan Soeharto dengan Presiden Soekarno. Untuk beberapa bulan, Sukarno dengan gigih bertahan untuk menolak pembubaran PKI. Tapi, lewat surat perintah 11 Maret 1966 yang terpaksa diberikan Sukarno kepada Soeharto, PKI akhirnya dibubarkan oleh Pangkopkamtib. Selama ketegangan singkat mengenai nasib PKI itu, dari pihak PKI sendiri tak terdengar kabar sedikit pun. Tokoh-tokoh PKI, tingkat lokal maupun nasional, menghilang, tertangkap, atau terbunuh. Sebagian dibunuh tentara, tapi kebanyakan terbunuh masyarakat. Maka yang kemudian terlibat dalam pertarungan politik (power struggle) ialah Soeharto berhadapan dengan Sukarno.
            Kalau tentara sebagai kekuatan politik sebelum peristiwa Gestapu dipimpin oleh Nasution kemudian Ahmad Yani, maka setelah Gestapu, Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat tampil sebagai ketua “partai tentara”. Kendati memiliki legalitas dan kontrol atas Angkatan Darat, Soeharto tetap saja harus berhati-hati menghadapi Presiden Sukarno yang masih berpengaruh saat itu.
            Menghadapi PKI, Jenderal Soeharto- dengan dukungan masyarakat anti-komunis, nyaris tidak memiliki hambatan sama sekali dalam menghancurkan partai komunis dalam waktu singkat. Tapi ketika berhadapan dengan Sukarno, bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dengan cepat dikuasai Soeharto. Apalagi angkatan lainnya.
            Soeharto memerlukan sekitar 2 tahun untuk secara perlahan menyempurnakan kekuasaannya atas tentara, yang waktu itu lebih dikenal sebagai ABRI. Selama proses yang 2 tahun itu, dalam kalangan tentara Soeharto harus menghadapi pendukungnya yang radikal sembari berurusan dengan pendukung presiden Soekarno yang fanatik. Di pihak Soeharto, ada Jenderal Kemal Idris, Kolonel Sarwo Edhie, dan Jenderal Hartono rekso dharsono. Mereka bertiga inilah yang dengan loyal dan tegas terus mendesak agar Soeharto segera menyingkirkan Presiden Sukarno.
            Di pihak loyalis dan pendukung fanatik presiden sukarno pada berbagai unit militer di Jawa Tengah dan Timur tidak sulit ditemukan mereka yang siap mati untuk sang presiden Sukarno. Tapi yang paling banyak menonjol di antara yang mendukung presiden pada waktu itu ialah Panglima Marinir yang juga Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal KKO Hartono.
            Dengan kecerdikan politik serta kesabarannya, Soeharto bukan saja berhasil menyingkirkan para penantangnya di berbagai satuan militer, melainkan dengan dingin juga berhasil terbebas dari para perwira loyal dan radikal pendukungnya. Kemal Idris terlempar ke Makassar (menjadi Pangkowilhan) sebelum akhirnya dikirim ke Beograd sebagai duta besar. Dharsono ke Bangkok (menjadi duta besar), dan Sarwo Edhie mendapat tugas ke Medaan sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Pangdam di Papua. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan ketua “partai tentara”. Dari posisi kuat seperti itulah secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Sukarno.
            Apakah Soeharto menyingkirkan Sukarno dengan melakukan apa yang sering dituduhkan kepadanya sebagai “kudeta merangkak?”, pertama, aksi kudeta haruslah dimengerti sebagai gerakan cepat dengan sasaran utama instalasi yang mendukung atau dikuasai oleh pemerintah yang menjadi sasaran penggulingan. Kedua, kudeta pada umumnya dilakukan oleh militer tak berpolitik lewat aksi kudeta memasuki panggung politik untuk menguasai elemen pemerintahan.
            Dua kriteria diatas itu tidak mudah ditemukan dalam aksi yang dilakukan Soeharto. Presiden Sukarno tersingkir pada 1968 untuk digantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Kedua Indonesia, setelah selama dua tahun terjadi pertarungan politik antara Soeharto-Sukarno. Jadi, jelas tidak ada kudeta.
            Hal penting lainnya yang suka dilupakan para pengkritik Soeharto, tentara Indonesia adalah sebuah kekuatan politik legal sejak Presiden Sukarno, sebagai Ketua Dewan Nasional pada November 1958, memasukkan tentara ke dalam Golongan Karya sebagai satu dari tujuh Angkatan Karya (nama Angkatan Bersenjata berasal dari sini) bersama enam “angkatan karya” lainnya.
            Sejak itu, tentara yang untuk waktu lama hanya kekuatan politik nyata, pada November 1958 telah berubah menjadi kekuatan politik legal (resmi). Inilah penjelasannya mengapa kemudian tentara mendapat kursi dalam dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPRG) dan Majelis Perwakilan Rakyat sementara (MPRs), disamping sejumlah kursi dalam kabinet ketika lembaga-lembaga tersebut dibentuk Presiden Sukarno pada awal periode orde lama.
            Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi antara tentara (Soeharto) dan Sukarno sejak terjadinya Gestapu hingga tersingkirnya Presiden pertama republik Indonesia itu, adalah pertarungan politik antara dua kekuatan politik.
            Dilihat dari sudut pandang pertarungan politik Sukarno melawan tentara tersebut, maka sebenarnya keputusan Sukarno melegalkan tentara sebagai kekuatan politik lewat dewan Nasional, adalah sebuah keputusan yang mudah dipandang sebagai suatu kebijakan memelihara anak macan. Pada saat resminya tentara menjadi kekuatan politik legal, Sukarno dengan tentara (A.H Nasution) memang sedang berada dalam satu benteng “pertempuran” melawan partai-partai politik.
            Dengan dukungan tentara (A.H Nasution) pada 1959, Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945 yang memberi kekuasaan amat besar kepada presiden Sukarno. Sejumlah politisi dan ahli hukum tata negara pada masa itu menilai kerjasama Nasution-Sukarno memberlakukan kembali UUD 45 itu sebagai sebuah kudeta konstitusional.   
            Namun, dalam sejarah RI, pemberlakuan atau pembiaran konstitusi sudah terjadi pada awal revolusi. Pada November 1945, pemerintahan presidensial, berdasarkan UUD 45, pimpinan Presiden Sukarno, ditinggalkan begitu saja untuk digantikan dengan praktik parlementer.
            Ironisnya, dengan kekautan yang diperolehnya dari konstitusi masa-masa revolusi itu, Sukarno tiba-tiba, pada masa demokrasi terpimpin, menyadari dirinya berhadapan dengan militer sebagai lawan politik. Menghindari posisi sebagai “sandera” militer, Sukarno, yang tidak menguasai satu partai pun, memutuskan merangkul PKI sebagai kekuatan penyeimbang (power balance) terhadap kekuatan lain (tentara). Dasar filosofis hubungan mesra dan kerjasama PKI dengan Sukarno sendiri ialah dokrtin Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).
            Yang tidak kurang ironis ialah nasib Jenderal A.H Nasution. Pemimpin Angkatan Darat ini, orang yang berjasa mendukung Sukarno memperoleh kekuasaan besar lewat UUD 1945, adalah target utama dan pertama dalam lingkaran militer yang harus disingkirkan Sukarno. Nasution yang anti-komunis adalah penghalang utama agenda politik Nasakom besutan Sukarno. Berhasil menyingkirkan Nasution pada 1962, giliran berikutnya Sukarno berusaha menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani, orang yang secara pribadi dipilih Sukarno menggantikan Nasution. Pimpinan AD boleh berganti, tapi posisi kubu anti-komunis mereka tidak berubah. Di mata Sukarno, Yani yang ternyata anti-Nasakom, juga harus disingkirkan. Dalam proses menyingkirkan Yani itulah terjadinya Gestapu pada pagi hari satu oktober 1965.
            Nasution tersingkir, Yani terbunuh, tampillah sosok Soeharto. Ketua baru “partai tentara” ini sangat diuntungkan oleh kegagalan Gestapu yang menyebabkan hancurnya Partai Komunis Indonesia. Tanpa dukungan PKI, posisi politik Sukarno secara berangsur melemah. Dengan kecanggihan politiknya, dalam 2 tahun sejak Gestapu terjadi pertarungan politik akhirnya dimenangkan Soeharto. Sukarno pun akhirnya tersingkir.



Tulisan diatas disadur dari buku:



            

Saturday, 8 October 2016

Kekejaman Jepang - Eksperimen Unit 731


Unit 731 merupakan eksperimen penelitian biologis-kimia yang dulu dilakukan Tentara Imperialis Jepang. Eksperimen mengerikan dilakukan saat terjadi Perang Kedua Sino-Jepang (1937-1945) dimana saat itu Jepang menginvasi dataran utama Cina. Unit 731 bermarkas di Distrik Pingfang Harbin, kota terbesar di kota yang diduduki Cina (Manchukuo) yang sekarang menjadi bagian wilayah Cina Timur Laut.




Ketika Perang Dunia pertama berakhir pada tahun 1918, negara-negara yang semula terlibat perang dan berada di pihak yang kalah seperti negara Jerman dan Jepang, merasa menjadi korban yang paling dirugikan. Perasaan kalah itu jelas menimbulkan rasa malu dan sekaligus memunculkan ambisi untuk balas dendam. Layaknya orang yang ingin balas dendam, segala macam cara pun ditempuh meski cara tersebut bertentangan dengan rasa prikemanusiaan. Jalan pintas yang bertentangan dengan konvensi Jenewa pun dilanggar karena militer Jepang kemudian secara diam-diam mengembangkan senjata kuman dan menggunakannya di medan perang.
Pasca PD 1, Jepang langsung mengalami keterpurukan ekonomi dan untuk bangkit dari keterpurukan itu, hanya ada satu cara yang bisa ditempuh, mengobarkan kembali semangat Bushido (Samurai). Semangat Bushido yang bisa teruji lewat peperangan mau tak mau mengkondisikan Jepang menegakkan pilar militer dan dilanjutkan dengan ekspansi militer ke wilayah-wilayah terdekat. Hanya dengan cara itu perasaan inferior dan balas dendam akibat kalah perang bisa terobati. Keinginan balas dendam itu kemudian membuat baik Jepang maupun Jerman berubah menjadi negara militeristik dan siap mencaplok negara-negara tetangga. 
Jepang yang faktanya minim sumber daya alam mengalami banyak kesulitan ketika industri militer dan kebutuhan perekonomian nya sangat tergantung dari luar. Selain minim sumber daya alam, jumlah personel militer Jepang juga tidak besar sehingga ketika Jepang kemudian melakukan ekspansi, wilayah kekuasaanya pasti akan mengalami kesulitan untuk mengontrol setiap wilayah yang diduduki. Untuk menguasai wilayah jajahannya militer Jepang selalu menerapkan disiplin dan kebrutalan. Tindakan brutal diperlukan karena jumlah personel militer Jepang yang sedikit itu, harus mengontrol wilayah yang luas. Dengan tindakan brutal, diharapkan negara yang dijajah enggan untuk melakukan perlawanan. Tapi aksi kebrutalan itu dirasa tidak cukup karena hanya mampu memberikan efek jera dalam jangka pendek. Maka untuk menghemat tenaga dan mengelola wilayah jajahan dalam jangka panjang secara efektif, mulai lah muncul pemikiran ekstrem dari sejumlah tokoh militer Jepang. Salah satu solusi yang kemudian muncul tidak hanya mencerminkan kebrutalan tentara Jepang tapi senjata pemusnah massal yang dioperasikan tanpa perikemanusiaan. Sumber daya personel militer yang terbatas itu harus digantikan dengan senjata yang efektif untuk membunuh, yaitu senjata biologis.
Salah satu tokoh pioner Jepang yang kemudian ditugaskan untuk mendalami senjata biologis adalah Mayor Terunobu Hasebe bersama 40 ilmuwan lainnya. Tapi setelah setelah sekian tahun memimpin tim pembuat senjata kuman itu, perkembangan dari penelitian tim Hasebe belum menunjukkan hasil yang memuaskan sampai kemudian muncul seorang ilmuwan maniak Jepang, Ishii Shiro. Sebagai seorang dokter pendiam yang gemar meneliti organ tubuh manusia sekaligus perkembangan kuman, Shiro yang kerap membayangkan eksperimen manusia hidup merasa menemukan jalan terang.







Maka tidak aneh, Shiro yang lulus dari Kyoto University pada tahun 1920 itu memanfaatkan betul peluangnya sewaktu mendapat tawaran untuk mengembangkan kemampuan ilmunya untuk Angkatan Darat Jepang. Setelah sekitar 4 tahun bekerja untuk AD Jepang, sebagai seorang peneliti senjata biologis kemampuan Shiro dibidang ilmu bakteri ternyata sangat menonjol. Kecerdasan Shiro itu membuat AD Jepang terkagum-kagum dengan beliau sehingga memerintahkannya untuk mendalami ilmu bakteriologi di Kyoto University. Tahun 1927, Shiro yang memang cerdas dalam bidang tersebut berhasil meraih gelar Doktor (Phd) sekaligus menikahi puteri dari Torasaburo Akira yang saat itu menjabat sebagai rektor Universitas Kyoto. Tak lama kemudian Shiro yang berpangkat Kapten telah memiliki berbagai konsep temuan senjata biologis, kembali bergabung dengan militer Jepang. Kebetulan militer Jepang pada saat itu sudah bangkit kembali dan sedang semangat-semangatnya untuk menguasai negara-negara tetangga, Cina dan negara-negara lainnya di wilayah Asia Timur.
Demi kepentingan militer Jepang dan sekaligus melaksanakan misi mata-mata, Shiro kemudian diberi kesempatan untuk bertandang ke Eropa dan AS. Tujuan utama Shiro dan tim nya adalah mempelajari proyek pembuatan senjata biologis yang sedang dikembangkan Amerika Serikat, khususnya cara membuat hujan beracun, dan hujan kuning. Agar misi ini tidak menimbulkan kecurigaan, militer Jepang menyamarkan tugas rahasia Shiro dan timnya sebagai atase militer. Hanya butuh waktu 2 tahun bagi Shiro untuk malang-melintang di negara-negara Eropa dan AS. Mempelajari dan sekaligus menyerap program pengembangan senjata biologis. Sekembalinya dari Eropa dan AS, misi Shiro dan timnya yang dinilai sukses oleh militer Jepang tidak hanya membuat pangkatnya naik menjadi Mayor, tapi Shiro juga diberi keleluasaan untuk segera membangun industri senjata biologis.
Upaya Shiro untuk mendirikan industri senjata biologis ternyata mendapat tanggapan positif dari militer Jepang. Secara kebetulan tak lama setelah Shiro pulang dari Eropa, di kota Shikoku muncul wabah radang meningitis. Shiro pun membuktikan keahliannya meredam wabah meningitis dengan membangun wahana penjernihan air. Berkat keberhasilannya membereskan wabah secara efektif itu, nama Shiro semakin populer sebagai pakar bakteriologi, khususnya di kalangan militer Jepang. Jalan untuk menjadi peneliti dengan objek eksperiman berupa manusia hidup pun makin terbuka lebar.

MANCHURIA CAMPAIGN
Ambisi militer Jepang untuk menguasai negara tetangga dimulai dengan menyerbu Manchuria, Cina, pada akhir tahun 1931. Serbuan yang dilancarkan oleh pasukan Kekaisaran Dai Nippon, Kwantung Army dan dipimpin oleh Kepala Staf Kwantung Army, Jenderal Shigeru Honjo. Tidak hanya menguasai wilayah perbatasan, namun juga langsung meluas ke wilayah pedalaman Cina. Setelah sukses menguasai Cina, Jepang bahkan menguasai wilayah Indo-Cina yang saat itu menjadi wilayah jajahan Perancis, dan kemudian menguasai wilayah Korea. Akibat pendudukan wilayah jajahan itu, Jepang tidak hanya mendapat sumber daya alam tetapi juga mendapatkan ratusan ribu tawanan perang dan tenaga pekerja paksa yang berjumlah 4 juta jiwa.
Serbuan Pasukan Jepang ke Manchuria dan kawasan Indo-Cina segera memicu protes Internasional yang kemudian menjadi cikal-bakal meletusnya perang dunia ke-2 karena Jepang kemudian meluaskan kampanye militernya ke kawasan Asia Timur. Demi menghadapi ekspansi militer yang semakin meluas itulah, program senjata biologis Jepang mulai diwujudkan pada tahun 1932. Program pengembangan senjata kuman yang dipimpin langsung oleh Ishii Shiro bersama 10 ilmuwan lainnya itu bernama Laboraturium Pencegahan Epidemik dan berlokasi secara rahasia di sekolah medis militer Tokyo serta satu unit lain yang berada di desa terpencil Beinho, Harbin, Cina. Setelah program pengembangan senjata kuman berjalan, Shiro mulai tak sabar untuk mempraktekkannya secara langsung, dengan pengujian terhadap manusia hidup. Tapi jelas, tidak mungkin untuk menggunakan warga Jepang untuk melakukan eksperimen tersebut.








Untuk memenuhi kebutuhan wahana praktek berupa manusia, pada Agustus 1932 Shiro dan tim nya berkunjung ke Manchuria. Setelah kunjungan yang bersifat studi banding itu, lokasi pabrik senjata kuman di Harbin akan dijadikan sebagai pusat pengembangan dan penelitian. Sementara untuk uji coba untuk manusia akan dibangun kamp rahasia di sepanjang sungai Pelvin, yang berjarak sekitar 20km dari Harbin. Agar tidak mengundang kecurigaan warga di sekitar lokasi, Shiro sengaja menyamarkan pabrik senjata kuman dan lokasi uji coba nya sebagai Kamo Unit atau Kadang-kadang Togo Unit. Setelah kedua fasilitas yang nantinya akan menjadi neraka bagi para tawanan Jepang itu didirikan, Shiro yang mendapat banyak sekali dukungan dari kalangan pejabat tinggi militer Jepang itu, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Anggaran untuk Kamo Unit pun dinaikkan secara drastis, menjadi 200,000 Yen per-tahun nya.
Di bawah Shiro yang sangat ambisius dan berdarah dingin, program pengembangan senjata biologis di Kamo Unit berkembang pesat. Kaisar Hiroshito pun turut mendukung program pengembangan senjata biologis yang dipimpin Shiro dan memerintahkan untuk membangun dua unit lainnya. Hiroshito turut antusias karena menurut pemahamannya secara pribadi, program pengembangan senjata biologis akan mendukung tingkat kesehatan bagi warganya dan bukan digunakan untuk berperang. Unit pertama yang kemudian dibangun kemudian disamarkan sebagai wahana pencegahan penyakit dan pemurnian air untuk kepentingan militer, Epidemic Prevention and Water Purification Department of the Kuantung Army yang pada awal PD II namanya diubah menjadi Unit 731.



MENYERANG AMERIKA SERIKAT

Protes yang dilontarkan AS kepada Jepang terkait masalah penggunaan senjata biologis ternyata sama sekali tidak digubris oleh Jepang. Pasukan Jepang yang merasa kewalahan ketika Pasukan AS akhirnya diterjunkan di PD II justru membuat Jepang berencana melancarkan serangan senjata biologis, dengan sasaran tepat ke daratan Amerika Serikat. Peralatan untuk melancarkan serangan senjata biologis bahkan sudah dibuat seperti ribuan balon berisi senjata kuman yang langsung dijatuhkan di atas udara kota San Diego, Amerika Serikat. Menurut para petinggi militer Jepang, balon yang akan diterbangkan ke AS memuat peranti untuk perang biologis dan dapat memunculkan wabah anthrax di seluruh wilayah Amerika Serikat. Sesuai rencana, balon terbang yang berisi senjata biologis itu dijatuhkan di wilayah pertanian dan peternakan dan wilayah-wilayah AS yang menjadi target utama serangan. Wilayah yang membentang di sepanjang Oregon hingga Michigan. Namun dalam uji coba nya, serangan tersebut sempat membunuh 7 orang warga negara AS, dan ternyata kurang efektif sehingga pelaksanaan nya ditunda.
Sementara serangan bom kuman yang diangkut pesawat kamikaze terlebih dahulu dikapalkan menggunakan kapal selam pengangkut pesawat. Ketika perjalanan kapal selam sudah mendekati pantai AS, kapal selam muncul untuk menerbangkan pesawat pengangkut bom kuman, khususnya bakteri pes yang akan dijatuhkan di kawasan California. Serangan menggunakan kapal selam pengangkut pesawat itu sebenarnya sempat digelar oleh unit 731 dalam operasi rahasia bersandi 'Cherry Blossoms at Night' dengan target wilayah California Selatan dan San Diego. Namun ketika kapal selam sedang berlayar menuju AS, PD II ternyata telah berakhir.
Para awak kapal sendiri mendengar tentang momen penyerahan Jepang kepada sekutu melalui radio. Semula para awak kapal selam tidak percaya dan menganggap penyerahan tersebut hanyalah propaganda semata yang dilancarkan AS. Namun ketika pengumuman penyerahan Jepang kepada sekutu dibacakan langsung oleh Kaisar Hirohito, komandan kapal selam lalu memerintahkan untuk membatalkan operasi tersebut lalu kembali ke Jepang. Kapal selam tersebut kemudian berhasil dipergoki oleh patroli kapal perang AS dan selanjutnya diamankan di pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Yokohama, Jepang. Namun yang belum diketahui oleh Amerika adalah, ketika pasukan Jepang ditarik mundur dari Cina, unit 731 sempat melepaskan hewan-hewan yang pernah dijadikan kelinci percobaan dari eksperimen senjata biologis di sekitar wilayah Harbin. Akibat wabah berbagai penyakit yang menyebar dari tahun 1946 hingga 1948 itu, sebanyak 30,000 orang tewas. Wabah penyakit menular itu bahkan sempat meluas dan menyebar hingga ke wilayah Soviet.

Menyadari bahwa ancaman senjata biologis yang dimiliki Jepang demikian berbahayanya, maka sewaktu pasukan AS memutuskan mendarat di Jepang usai penyerahan diri Jepang, AS jadi bersikap sangat hati-hati. Satu minggu setelah Jepang menyerah kepada sekutu, unit Pasukan AS yang mendarat pertama kali di Jepang adalah unit yang dipimpin oleh Kolonel Sanders dan misi utama nya adalah melokalisasi pabrik pembuatan dan pengembangan senjata kuman. AS lalu menemukan Ishii Shiro yang pada akhir PD II telah berpangkat Letnan Jenderal. Sejumlah pejabat tinggi yang pernah bertugas dalam unit 731 lalu diinterogasi oleh Kolonel Sanders, namun Shiro sendiri tidak berada di dalam rombongan para petinggi militer dan ilmuwan Jepang yang ditawan AS. Kolonel Sanders sebetulnya kurang optimis dapat menemukan Shiro, mengingat banyak pejabat tinggi militer Jepang cenderung lebih memilih bunuh diri daripada ditangkap musuh hidup-hidup.

Kolonel Sanders lalu menemui Jenderal Douglas MacArthur yang saat itu menjabat sebagai penguasa militer untuk seluruh wilayah Jepang. Ketika Kolonel Sanders mengutarakan niatnya bahwa seluruh petinggi unit 731 akan bekerjasama dalam pengembangan senjata biologis asalkan tidak dikenai tuduhan sebagai penjahat perang dan dibebaskan dari pengadilan militer, ternyata Jenderal MacArthur setuju. Pada bulan September, Kolonel Sanders berhasil mengumpulkan para petinggi militer yang terlibat di dalam unit 731. semua personil unit 731 kemudian diamankan untuk kepetingan penyelidikan lebih lanjut. Setelah kurang lebih 10 minggu bertugas di Jepang dalam rangka membungkam informasi terkait unit 731, MacArthur lalu cepat-cepat memulangkan Kolonel Sanders ke Amerika. Sedangkan perwira AS yang kemudian menggantikan Kolonel Sanders untuk menyelidiki unit 731 adalah Letkol Arvo T. Thompson agar mem-fokuskan perhatiannya pada bom anthrax dan uji cobanya yang dilakukan terhadap manusia.




Ilustrasi kartun dalam gambar menunjukkan seorang dokter dalam eksperimen unit 731 membedah manusia hidup-hidup. Menurut  sejarawan, sekitar 250.000 korban eksperimen termasuk lelaki, wanita, dan anak-anak menjadi korban kekejian eksperimen yang dilakukan Jepang. Sekitar 600 orang warga Cina menjadi kelinci percobaan di laboratorium rahasia Jepang di base kamp Pingfang. Ini belum termasuk uji coba keji lainnya seperti yang dilakukan Unit 100. 




Konflik India-Pakistan

          


  Gambaran peta konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir serta presentasi kekuatan militer di perbatasan. Kashmir ditunjukkan dengan wilayah berwarna merah (dimana tensi sering memanas), serta wilayah berwarna merah muda dimana bagian utara ditempati pasukan Pakistan, serta bagian timur Kashmir yang diklaim oleh Cina. Konflik perbatasan dua negara India-Pakistan dan aksi inflitrasi sering dilakukan, terutama oleh militer pakistan serta pasukan sipil pemberontak anti-india yang disebut juga pasukan paramiliter sipil.




            India dan Pakistan adalah dua negara yang dari dulu hingga sekarang selalu terlibat konflik bersenjata, terutama di perbatasan. Sejak kesepakatan partisi British India tahun 1947 serta pembentukan negara India dan Pakistan, kedua negara di Asia Selatan ini hingga sekarang sudah terlibat dalam empat kali perang, termasuk satu perang tak resmi (undeclared war), berbagai aksi baku tembak yang terjadi random di perbatasan, serta penyusupan dan penyerangan markas-markas militer, baik yang dilakukan India, maupun Pakistan.



Juli 1997, Srinagar, Kashmir. Dalam foto terlihat para anggota pasukan khusus India "Victor Force" menunjukkan tujuh jasad para militan Pakistan yang berhasil mereka tumbangkan saat terjadi baku tembak di pegunungan Pir Panjal yang memisahkan wilayah India dan Pakistan. Tiga militan yang tewas berasal dari Pakistan, 3 lainnya Afghanistan, serta satu orang diketahui adalah penduduk lokal Kashmir. Aksi infiltrasi sering dilakukan Pakistan di wilayah Kashmir sebagai upaya melawan dominasi India.




Dalam foto terlihat tentara India menembakkan artileri medan kaliber 155mm untuk menghalau pergerakan besar-besaran dari para infiltran Pakistan.  Insiden ini adalah bagian dari Perang Kargil tahun 1999 dimana terjadi di garis LOC (Line of Control) India. Saat itu banyak dari tentara Pakistan melakukan penyusupan terhadap posisi-posisi militer India di Kashmir, dengan dibantu para militan lokal Kashmir. Walaupun Pakistan menyalahkan insiden kepada militan Kashmir, namun dokumen-dokumen para penyusup di lapangan membuktikan bahwa Pakistan sangat terlibat dalam infiltrasi serta merupakan dalang dibalik insiden tersebut.




Jika melihat ke belakang, isu Kashmir adalah salah satu penyebab utama mengapa kedua negara ini sering tak akur, sampai saat ini, secara langsung atau tidak langsung, isu Kashmir ini menjadi penyebab terjadinya banyak aksi konflik antara kedua negara. Kashmir merupakan wilayah kontroversial bagi kedua negara sejak 1947. Cina pada waktu itu pun tidak memiliki pengaruh kuat atas wilayah tersebut. Di wilayah Kashmir, India dan Pakistan tercatat pernah berkonflik tiga kali yakni pada Perang India-Pakistani 1947 dan 1965, termasuk Perang Kargil. India sendiri pada tahun 2010 lalu, mengklaim bahwa mereka memiliki 43% hak wilayah atas Jammu-Kashmir. Pakistan juga mengklaim bahwa mereka berhak atas 37% wilayah Kashmir, yang mereka sebut Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan.
            Menarik mencermati konflik India-Pakistan. Sebelum pecah konflik 1965, Pakistan terlebih dulu berbuat ulah dengan melancarkan Operasi Gibraltar, yakni suatu operasi militer senyap Pakistan yang dilancarkan untuk menyusup ke wilayah Jammu-Kashmir. Operasi bertujuan untuk membuat kekacauan dan melawan dominasi India terhadap wilayah tersebut. Pakistan berharap operasi berjalan lancar, tetapi operasi militer itu mengalami kegagalan. Saat itu, Agustus 1965, sekitar 26.000 hingga 33.000 Pasukan tentara Pakistan Azad-Kashmir, menyamar sebagai warga lokal Kashmir, kemudian menyusup ke Jammu-Kashmir dengan tujuan membuat pemberontakan terhadap India. Hal itu dilakukan seolah-olah agar tampak seperti warga lokal Kashmir lah yang memang menentang dominasi India, padahal ada aktor lain didalamnya. Namun akibat dari koordinasi yang buruk, belum sempat melancarkan aksi propagandanya, para penyusup yang berasal dari Pakistan itu pun dengan cepat diketahui. 
            Akibatnya, India marah bukan main dan dengan segera melancarkan perang skala-penuh di wilayah Pakistan Barat. Perang 17 hari itu menyebabkan ratusan nyawa melayang di kedua pihak dan menjadi perang terbesar antara India-Pakistan yang menggunakan kendaraan armor serta tank-tank besar yang terjadi sejak Perang Dunia II. Konflik kedua negara berhenti setelah keluarnya mandat PBB yang disusul oleh gencatan senjata yang diusulkan baik oleh Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Perang singkat itu menjadi perang terbesar, setelah perang modern terbaru India-Pakistan di tahun 2001-2002.
Bagaimanapun juga, perang sengit di perbatasan India-Pakistan tahun 1965 membuat India mengetahui bahwa kekuatan militer Pakistan sangat rapuh. Standar kecakapan militer Pakistan jauh dari standar militer, petinggi-petinggi militer Pakistan kurang berpengalaman dan kurang terlatih, rantai komando kurang baik dan pembinaan prajurit kurang profesional, serta militer Pakistan kurang mumpuni dalam hal intelijen serta lemahnya prosedur pengumpulan informasi lawan. Itulah mengapa karena kurang koordinasi dan tidak paham taktik penyusupan yang benar, maka berakibat fatal dengan Pakistan yang mengalami kegagalan pertama dalam Operasi Gibraltar.
            Setelah perang berakhir kedua negara ngotot mengklaim kemenangan. Tapi dari operasi penyusupan Pakistan ke Kashmir hingga pertempuran awal di perbatasan Barat Pakistan, dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa India lah pemenangnya yang disebabkan dua hal; operasi senyap yang gagal, yang mengindikasikan bahwa Pakistan kalah sebelum berperang. Yang kedua, kalah dalam perang 17 hari dimana India lebih unggul diatas Pakistan. Dunia kemudian dapat melihat bahwa Pakistan mengalami kekalahan telak baik kekalahan politik maupun kekalahan taktik militer. Dalam ranah internasional, Pakistan juga gagal atau tidak memiliki pengaruh kuat di berbagai lobi internasional, maupun tidak juga mendapat dukungan atau berusaha mencari dukungan dari banyak negara.





Ritual berdoa yang dilakukan tentara Pakistan yang mayoritas adalah muslim, detik-detik sebelum mereka melakukan infiltrasi terhadap wilayah Kashmir Selatan yang diduduki India. Biasanya mereka melakukan baku tembak terhadap tentara India, atau menghancurkan pos-pos dan markas militer India. 





Militer India juga berusaha meningkatkan kemampuan tempur prajuritnya dalam melawan infiltrasi tentara atau militan Pakistan untuk menjaga dominasi mereka terhadap wilayah Kashmir Selatan. Foto ini menunjukkan tentara AD India usai sesi latihan di base kamp Siachen pada 19 Juli 2011. Dimana sebagian besar pegunungan dan medan disana dingin dan bersalju. India meningkatkan kemampuan survival combat militer mereka di hawa ekstrem bersalju. Latihan diajarkan mulai dari mendaki medan terjal, memanjat tebing tinggi glacier es, latihan menembak, dan bertahan hidup dalam cuaca ekstrem.




            Jika membandingkan kekuatan India-Pakistan secara head-to-head, maka, menurut situs Global Military Power, India jelas unggul dengan menempati peringkat 4 militer terbaik di dunia, sedangkan Pakistan di peringkat 13 (data tahun 2016). Dalam segi kuantitas, India menang segalanya, memiliki personel militer aktif sebanyak 1.325.000 dibandingkan Pakistan yang hanya 620.000. India juga menang dalam kuantitas pesawat fighter (679), tank (6.464), Artileri medan jenis Towed Artillery (7.414), Artileri MLRS (292), kapal selam (14), dan Kapal Induk Aircraft Carrier (2). Sedangkan Pakistan memiliki pesawat fighter sebanyak 304 unit, tank 2.924 unit, Towed artileri 3.278, MLRS 134 unit, kapal selam 5, serta tidak memiliki Kapal Induk Aircraft Carrier.
Meskipun India begitu di atas angin, Pakistan sangat serius menggunakan senjata andalan mereka, yakni senjata nuklir apabila memang India bersikeras masuk ke wilayah Pakistan dan menguasai wilayah mereka. Pakistan menganggap bahwa India boleh saja kuat di darat, laut, dan udara, tetapi jika India sudah masuk dan menguasai lebih dari 50% wilayah Pakistan, maka Pakistan tidak akan segan untuk meluncurkan perangkat nuklir mereka dan meluluhlantahkan 1 milyar lebih penduduk India yang tentu akan memakan korban jiwa puluhan kali lipat dibandingkan korban jiwa di pihak Pakistan. Ibaratnya korban jiwa akibat nuklir Pakistan itu tentu akan meruntuhkan moral India sekaligus membuat India harus segera angkat kaki dari Pakistan. Apalagi di kota-kota India penduduknya terkonsentrasi, padat, dan merupakan kawasan kumuh perkotaan, yang tentu akan membawa dampak kehancuran yang signifikan. Itu adalah skenario terburuk yang telah dipikirkan matang-matang oleh Pakistan. jika India yang menang dalam taktik dan kuantitas, memaksa masuk dan menginvasi Pakistan, agar tidak kehilangan muka akibat, Pakistan harus memastikan bahwa India harus membayar mahal invasi tersebut. Caranya? Menghancurkan India melalui senjata nuklir. Negara Pakistan boleh saja kalah dalam invasi besar India, tetapi dalam pandangan Pakistan, India juga harus kalah, tetapi melalui senjata nuklir. Oleh sebab itu India kini menghadapi dilema dan lebih beroperasi melalui taktik infiltrasi dan sabotase senyap ke dalam wilayah Pakistan, dibandingkan memaksa memakai perang terbuka secara langsung yang tidak menutup kemungkinan akan pecahnya perang nuklir. Perang Kargil tahun 1999 adalah salah satu contoh perang India-Pakistan yang berdarah-darah yang sangat dekat ke arah perang nuklir.




Tidak semua warga lokal Kashmir  mendukung India. Banyak dari mereka menolak pendudukan dan keberadaan  polisi/tentara India di Kashmir. Mereka yang menentang India, tidak terlibat dalam pemilu, atau mereka yang bersekutu dengan Pakistan, biasanya mendapatkan "Street Justice" (keadian jalanan/aksi main hakim) yang dilakukan oleh polisi India. Bahkan jika warga lokal Kashmir teridentifikasi sebagai mata-mata Pakistan, maka akan menjalani sanksi yang cukup berat.




Jika perang terjadi lagi di masa depan, bisa jadi perang yang terbatas (Limited War) atau operasi senyap (Covert Ops). Karena perang banyak menguras tenaga, anggaran, serta bahan bakar, dan amunisi. Jika perang berlangsung lama, India jelas lebih diunggulkan terutama jika perang terjadi di lautan karena India sewaktu-waktu dapat memblokade pelabuhan-pelabuhan laut Pakistan. Pakistan juga tidak memiliki pasokan energi yang cukup untuk meladeni perang berlarut dengan India dimana Pakistan mengimpor 83% kebutuhan bahan bakar konsumsi minyak. Perang sekecil apapun bagi Pakistan, sangat berdampak pada kehancuran ekonomi negara itu. Kemenangan sumber daya energi dan sumber daya manusia jelas membuat India menang. Kemenangan ketahanan ekonomi dan energi jelas merupakan suatu jenis cara kemenangan yang ampuh untuk mengakhiri perang tanpa kedua pihak menggunakan senjata nuklir.
India juga memiliki dua Kapal Induk. Diresmikan pada November 2013, INS Vikramaditya merupakan kapal induk modern terbaru milik AL India. Jika sewaktu-waktu terjadi perang lagi, Vikramaditya dapat memimpin suatu operasi maritim “pembersihan” terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Pakistan. Bagi Pakistan, mimpi buruknya adalah jika Kapal Induk Vikramaditya kemudian diparkir di pelabuhan Karachi, yaitu pelabuhan besar Pakistan, yang membuat Pakistan tidak berdaya dalam pasokan atau transportasi lautnya.
Vikramaditya sejatinya merupakan Cruiser pesawat anti-kapal selam milik AL Soviet. Setelah Uni Soviet tidak mampu mengoperasikannya di tahun 1996 pasca Perang Dingin, pada tahun 2004 India kemudian membeli kapal tersebut. Setelah dibeli, para teknisi kapal Rusia melakukan upgrade terhadap kapal lalu membuatnya menjadi kapal induk Aircraft Carrier, lengkap dengan dek landasan bagi pesawat tempur. Upgrade itu sendiri termasuk menghapus semua elemen cruiser, termasuk dua senjata-dek caliber 100mm, 192 SA-N-9 misil permukaan-ke-udara, dan 12 unit SS-N-12 misil anti-kapal permukaan. Vikramaditya memiliki panjang 282 meter dan berbobot 44.000 ton. Vikramaditya juga dilengkapi kemampuan dominasi anti-perang udara, anti-permukaan, anti-kapal, dan anti-kapal selam. Kapal Induk dapat mengangkut 24 unit Mig-29K atau bisa juga diisi pesawat multi-role Tejas, serta dapat mengangkut 10 heli anti-kapal selam. India juga telah memesan 45 MiG-29Ks, dengan Skuadron pertama 303 Black Panthers Squadron, yang diresmikan pada Mei 2013 silam. Lain lagi dengan saudaranya, INS Chakra. Jika INS Vikramaditya dianggap sebagai simbol keunggulan taktik blokade laut AL India, Chakra merupakan “petarung laut sejati” India yang merupakan bagian dari 14 unit kapal selam serang milik India. Jika INS Vikramaditya adalah Kapal Induk, INS Chakra merupakan kapal selam besar bertenaga nuklir Akula kelas II. Dari 14 kapal selam yang dimiliki India, INS Chakra merupakan “Mothership of All Submarines”. INS Chakra dapat melakukan beragam operasi maritim. Chakra jelas merupakan mimpi buruk bagi AL Pakistan karena ia dapat juga melakukan aktivitas pengintaian atau operasi senyap, serta dapat digunakan untuk menempatkan ranjau laut di sekitar perairan Pakistan yang merupakan ancaman bagi kapal-kapal yang lalu-lalang di sekitar pelabuhan.
Terkait masalah operasi inflitrasi dan sabotase, Pakistan pernah melalukannya pada 7 September 1965 setelah insiden tertangkap basahnya sekitar 30.000 penyusup asal Pakistan di Kashmir. Saat itu, Pakistan langsung menerjunkan SSG (Special Services Group), sebuah pasukan elite Pakistan, diterjunkan sekaligus melalui parasut ke dalam wilayah musuh. Sebanyak 135 pasukan komando SSG diterunkan di tiga lokasi markas militer AU India yakni Halwara, Pathankot, dan Adampur. Meski Pakistan mengaku bahwa mereka menerjunkan pasukan elite terhebat mereka, tetap saja, penerjunan tanpa taktik lanjutan itu menjadi bencana bagi Pakistan. Dari sebanyak 135 pasukan yang disusupkan di wilayah musuh, hanya 22 prajurit komando yang berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke Pakistan, 93 lainnya tertangkap musuh, termasuk komandan operasi Mayor Khalid Butt. Sedangkan 20 prajurit komando SSG lainnya tewas dalam baku tembak dengan tentara, maupun polisi India. Lagi-lagi, Pakistan tidak pernah mau belajar dari kesalahan Operasi Gibraltar dimana koordinasi dan taktik di lapangan tidak pernah berjalan sempurna. Faktor kegagalan misi pasukan komando Pakistan yakni kegagalan mereka dalam membaca dan menganalisa peta dengan baik, briefing yang sangat buruk, serta persiapan yang asal jadi. Padahal pasukan elite yang berkualifikasi komando sejatinya sudah dapat melahap habis musuh dengan taktik dan koordinasi yang baik, senyap dan mematikan, mampu membaca map dengan baik, dan dapat melakukan infiltrasi serta sabotase di dalam wilayah musuh. Entah apa yang ada di benak mereka, dimana Pakistan selalu mengalami kegagalan dalam setiap operasi militer mereka. Meski operasi penyusupan pasukan komando gagal total, Pakistan lagi-lagi mengklaim bahwa mereka lah yang menang. Sumber-sumber dari otoritas Pakistan mengatakan bahwa misi komando mereka telah menghancurkan beberapa rencana operasi militer India, dalam hal ini menghancurkan mobil-mobil militer India.



Pasukan SSG Pakistan adalah pasukan komando elite Pakistan berkekuatan 8 batalion (5.600 personel).  Dibentuk pada 23 Maret 1956 untuk mengisi kebutuhan pasukan khusus AD Pakistan.  Setiap batalion berkekuatan 700 personel yang dipecah menjadi 4 bagian. Setiap bagian dipecah lagi ke dalam platon-platon serta tim kecil lain yang berkekuatan 10 personel. Setiap batalion berada dibawah komando Letnan Kolonel.





Walaupun fakta di lapangan menunjukkan bahwa komando SSG Pakistan berhasil mengalihkan perhatian pasukan India dari Divisi Infanteri ke-14, saat tentara India Divisi ke-14 berhasil teralihkan, Pakistan melalui udara membombardir jalanan yang menghancurkan mobil-mobil transportasi, serta menghancurkan banyak mobil-mobil tentara India. Saat penyusupan pasukan komando Pakistan berlangsung, India mengumumkan kepada publik dengan segera bahwa pemerintah India akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menangkap mata-mata Pakistan, maupun menangkap pasukan komando SSG. Sedangkan pada saat bersamaan, rumor beredar di Pakistan bahwa India juga sedang melakukan operasi senyap mereka dengan menerjunkan pasukan khusus mereka ke dalam wilayah Pakistan. Walaupun rumor ini kemudian tidak terbukti kebenarannya.
Pada Mei 2002, Kamp militer di Kaluchack, lokasi dekat Jammu, juga diserang. Penyusup bersenjata menyerang kamp dan membunuh 31 orang, 18 diantaranya merupakan sanak keluarga dari anggota militer India. Gedung Parlemen India Kaluchak juga diserang kelompok bersenjata. Setelah serangan, India memperkuat keamanan perbatasan terhadap segala aksi penyusupan dan penyerangan Pakistan. India menempatkan banyak tentara mereka di sepanjang perbatasan dan garis LOC. Jumlah tentara India yang ditempatkan di perbatasan India-Pakistan meningkat drastis setelah insiden penyerangan pada Desember 2001 di Gedung Parlemen, serta insiden tahun 2002 saat penyerangan Kaluchak.
Yang terbaru adalah aksi penyusupan di J-K (Jammu-Kashmir) pada 18 September 2016 kemarin dimana 18 tentara India tewas dan sebanyak 20 tentara lainnya terluka dalam penyerangan di Kamp militer India di Uri. Kamp militer tersebut merupakan markas sementara tentara India dan lokasi kamp berdekatan dengan garis batas “aman” Line of Control (LOC) antara India dan Pakistan. Line of Control itu dibuat dalam rangka mencegah adanya aksi penyusupan dan sabotase dari kedua belah pihak, serta untuk mencegah agresi militer lanjutan. Tidak ada kelompok dari pihak Pakistan yang mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Namun militer India menduga bahwa serangan dilakukan oleh kelompok teroris Jaish-e-Mohammed Pakistan yang diketahui diketahui bahwa kelompok tersebut dibekingi oleh intelijen Pakistan ISI. Empat orang penyusup yang menyerang Kamp berhasil ditembak mati pasukan India. Empat orang itu juga membawa artikel dan persenjataan yang diketahui berasal dari Pakistan.















 Ilustrasi kartun  dari kartunis NEELABHTOONS yang menggambarkan  konflik India-Pakistan. Walaupun dalam foto ini tidak netral dan jelas terselip pesan  propaganda didalamnya.




Pakistan juga terkenal dengan banyaknya aksi serangan teror di sekolah-sekolah yang biasanya dilakukan teroris Taliban. Contohnya pada 16 Desember 2014, dimana 7 orang pelaku teror TTP (Tehrik-i-Taliban), kelompok teroris afiliasi Taliban, melakukan aksi teror di Army Public School, atau sekolah publik yang dikelola Angkatan Darat, di Kota Peshawar. Diantara para militan itu, ternyata kebanyakan berasal dari luar Pakistan, termasuk satu orang Chechnya, 3 orang Arab, serta 2 pelaku berasal dari Afghanistan. Mereka menggerebek sekolah dan membunuh 141 orang termasuk 132 anak sekolah yang berusia antara 8 hingga 18 tahun. Pasukan komando SSG kemudian berhasil melakukan operasi pembebasan yang berhasil membunuh semua teroris dan menyelamatkan 960 sandera.














Saturday, 23 January 2016

China dalam pusaran G-30-S PKI

CHINA DALAM PUSARAN G-30-S

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis di Asia Tenggara dan Pasifik. Peran China diklaim sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang dituduhkan kubu anti-komunis.
Gatot Wilotikto tiba di Korea Utara pada November 1960. Ia menetap di Pyongyang atas undangan Liga Pemuda Korea untuk kuliah di jurusan Teknik Listrik Institut Teknologi Kim Chaek. Ketika Gatot datang, Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara. Meski begitu, nama Indonesia sudah dikenal. “Lagu Bengawan Solo sangat populer di Pyongyang,” kata gatot.
Pada HUT Kemerdekaan RI, 1965, Presiden Soekarno mengemukakan gagasan politik luar negeri anti-imperialis dan beralih mengusung poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Impikasinya, pada 3 September 1965, Indonesia secara resmi membuka kantor perwakilan di negara yang saat itu perdana menterinya dijabat Kim Il-Sung tersebut.
Belum sebulan Kedutaan RI di Pyongyang beroperasi, pecah peristiwa 30 September, yang dikenal dengan G-30-S/PKI. Dalam atmosfer hubungan yang sedang amat dekat itu, G-30-S membuat banyak warga Korea Utara kaget dan tidak menduganya. Setelahnya, eskalasi penumpasan kekuatan PKI dan elemen-elemen pendukungnya banyak mendapat kecaman dari warga Pyongyang. Kejadian itu, menurut Gatot, secara drastis mengubah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara.
Dampaknya dirasakan juga oleh Gatot dan WNI lain yang tinggal di Korea Utara. Paspor pria kelahiran 18 November 1936 ini dicabut dan ia kehilangan kewarganegaraannya. “Saya menjadi stateless (tidak ada kewarganegaraan) selama 32 tahun,” ia berkisah.
Baru di era Reformasi, semasa pemerintahan Gus Dur, status kewarganegaraan Indonesia untuk Gatot kembali diakui. Meski baru secara lisan, Gatot yang sempat menjadi peneliti di almamaternya dan menjadi penerjemah honorer, kemudian bekerja di KBRI di Pyongyang. Cerita Gatot memberikan gambaran tentang dampak peristiwa G30S/PKI terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis yang dijadikan sebagai orientasi politik luar negeri Soekarno.
Selain dengan Korea Utara, hubungan dengan Republik Rakyat Cina (RRC) juga memanas pasca Gerakan 30 September. Propaganda anti-komunis Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto tidak sungkan menuding peran besar Peking dibalik scenario kudeta oleh PKI. Laporan harian Angkatan Bersendjata pada 25 April 1966 menyebut rezim Peking berada dibalik penculikan dan pembunuhan 7 Jenderal dan seorang peristiwa dalam peristiwa G-30-S.
Sejarawan Universitas Cornell, Amerika Serikat, Taomo Zhou, dalam makalahnya berjudul “China and The Thirtieth of September Movement” (dipublikasikan pada 2014 oleh Program Asia Tenggara Universitas Cornell) mempunyai kesimpulan berbeda atas tudingan itu. Menurutnya, peran RRC sangat kecil dalam konflik politik Indonesia mengenai G-30-S. Sebaliknya, dalam makalah yang sama, Taomo memaparkan bukti-bukti yang mengonfirmasi Pemimpin Senior PKI, D.N Aidit, sebagai pemilik scenario politik kudeta G-30-S PKI.
Paparan Taomo bersumber pada sejumlah dokumen, arsip Pemerintah RRC, terutama milik kementerian luar negerinya. Seperti diketahui, G-30-S PKI menjadi objek sensor pemerintah RRC. Beijing menutup akses atas dokumen pemerintah yang berhubungan dengan G-30-S dan mengawasi dengan ketat setiap diskusi akademik yang relevan dengan topik tersebut.
Namun, pada 2008 Kementerian Luar Negeri RRC untuk pertama kalinya membuka arsip dan dokumen-dokumen diplomatik yang diproduksi dalam kurun waktu 1961-1965. Diantaranya, 250 berkas dengan tebal mencapai 2.000 halaman yang berhubungan dengan Indonesia. Dokumen itu berisi percakapan, laporan, dan notulensi, dari pertemuan top level pemerintahan dua negara sampai informasi level bawah yang memuat komunikasi dengan kantor perwakilan China di Indonesia.
Pada 2013, arsip tersebut kembali ditutup. Hanya sedikit para akademisi China yang dapat mengakses dan mempublikasikan materi terbatas dari dokumen-dokumen itu. Taomo mengurai keterlibatan China dalam G-30-S berdasarkan empat isu; bantuan militer Beijing untuk Angkatan Kelima (buruh dan petani) yang digagas Soekarno, rencana kerjasama pengembangan dan transfer teknologi dan material nuklir, bantuan medis pemerintah RRC untuk Presiden Soekarno, dan yang terakhir, hubungan antara Partai Komunis China dan PKI.
Dari bukti-bukti itu (yang cenderung mewakili sudut pandang Pemerintah RRC), dalam kesimpulannya, Taomo membenarkan bahwa dalam kurun waktu 1964 hingga September 1965, Beijing menggunakan pengaruh politiknya untuk mendukung pemerintahan Soekarno yang didukung kekuatan PKI. Dengan memberikan bantuan militer dan transfer teknologi nuklir, RRC berharap dapat mengambil keuntungan dari sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia sebagai proyek pelemahan atas kekuatan Barat di Asia Tenggara dan Pasifik.
Dukungan China atas pembentukan Angkatan Kelima (diluar Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) juga untuk mendukung kekuatan pro-Soekarno melawan kekuatan kanan yang disematkan pada Angkatan Darat – yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya. Pada akhirnya, meski terlibat kesepakatan untuk memberi bantuan 25.000 pucuk senjata (dari 100.000 pucuk yang ditawarkan China), karena sejumlah alasan, yang dikirim jumlahnya jauh lebih sedikit dari itu, dan tidak untuk tujuan mendukung G-30-S.


Mao Zedong (1893-1976), merupakan seorang revolusioner komunis China,
sekaligus pendiri RRC yang dibangun pada 1949. Mao terkenal dengan
teori Marxit-Lenin, dan taktik militer yang semua itu digabung dan
dikenal dengan sebutan Maoisme. 




Menurut dokumen yang memuat laporan intelijen militer China sepanjang 1960 sampai September 1965, bantuan militer China untuk Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan militer Uni Soviet yang nilainya mencapai US$ 1.1 milyar. Karena itu, menurut Taomo, sulit untuk menyebut bahwa bantuan militer China berdampak signifikan terhadap situasi politik Indonesia tahun 1965.
Rencana China untuk memberikan bantuan transfer teknologi dan material nuklir tidak terealisasi akibat G-30-S. Sementara itu, dalam konteks bantuan medis, dokumen Pemerintah RRC menyebut kondisi kesehatan Soekarno pada 1964-1965 tidak seburuk seperti apa yang dispekulasikan dokter-dokter Barat di Vienna, Austria. Karena itu, premis yang menyebut politisasi atas kondisi kesehatan Soekarno secara langsung memicu G-30-S, menurut Taomo, juga terbantahkan.
Sementara itu, untuk isu keempat, mengenai hubungan PKI dengan Partai Komunis China (PKC), Taomo memaparkan dokumen pertemuan pemimpin China Mao Zedong dengan delegasi PKI yang dipimpin D.N Aidit pada 5 Agustus 1965. Dokumen itu memuat percakapan antara Mao dan Aidit yang mengetengahkan sejumlah scenario PKI untuk menghadapi kekuatan Angkatan Darat.
Intinya, scenario Aidit mengetengahkan dua cara; negosiasi dengan Angkatan Darat (yang ia rasa akan sulit dimenangkan jika Soekarno wafat) dan memperkuat dukungan militer untuk PKI. Dari percakapan, menurut Taomo, tidak jelas benar sikap pemimpin China terhadap skenario Aidit. “Tapi percakapan itu adalah bukti bahwa Beijing telah menerima informasi soal rencana Aidit dan menunjukkan sikap tidak keberatan,” ia memaparkan. (Paparan itu berbeda dari rekonstruksi yang diketengahkan sejarawan Ceko, Victor Miroslav Vic, 10 tahun lalu. Ia mengutip – dari transkipsi yang tidak teridentifikasi keterangan waktunya – pernyataan Mao yang secara eksplisit menyarankan Aidit untuk menghabisi para jenderal dan perwira reksioner dalam sekali pukul.)
Alhasil, Taomo menyebut Mao bukanlah arsitek kudeta G-30-S PKI. Menurutnya, gerakan klandestin PKI-lah yang secara independen menyusun rencana. Beijing juga disebutnya tidak pernah tahu kapan rencana PKI akan direalisasikan. Informasi soal pecahnya G-30-S baru diperoleh Pemerintah RRC dari kantor berita asing pada 1 Oktober 1965.

                                                           (BAMBANG SULISTIYO DAN HAYATI NUPUS)