Gestapu, dan Pertarungan Politik Sukarno-Soeharto

ANGKATAN UDARA DAN GESTAPU

            Apabila kita berbicara mengenai Angkatan Bersenjata berhubungan dengan Gestapu, faktor Angkatan Udara terlalu penting untuk dilupakan. Seperti diketahui luas pada waktu itu, Panglima AU, Omar Dani, mempunyai hubungan khusus dengan presiden Sukarno sejak beliau diangkat menggantikan KSAU suryadi suryadharma. Omar Dani naik ke posisi pimpinan tertinggi AU setelah insiden tenggelamnya Motor Torpedo Boat Macan Tutul di Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. AU dipersalahkan karena tidak memberikan dukungan udara kepada kapal perang yang sedang bertugas menyelundupkan tentara ke daratan Irian Barat (sekarang Papua). Suryadharma membayar mahal “kesalahan” yang dituduhkan kepadanya dan dicopot dari jabatannya di AU yang didudukinya sejak Indonesia memiliki AU hampir 20 tahun sebelumnya. Lalu, karena menolak jabatan duta besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasehat militer Presiden yang praktis tidak pernah dimintai pendapatnya atau saran oleh Sukarno.

            Di kemudian hari terungkap, sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. Operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Sukarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara (air covert) dalam melaksanakan perintah Sukarno itu.

            Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah operasi militer dikelola oleh politisi non-militer yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet tanpa terlebih dulu memperhatikan pendapat dan pertimbangan para Jenderal dan para Marsekalnya, akibatnya, Jerman mengalami kehancuran tragis beberapa divisi terbaik tentara mereka.

            Ketika diangkat menjadi Panglima AU Omar Dani baru sekitar sepuluh tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution, dialah yang menyarankan kepada Sukarno mengangkat Omar Dani sebagai pengganti suryadharma. Menko Hankam/KSAB itu berjumpa dengan Dani untuk pertama kalinya di lapangan terbang Morotai, pada masa persiapan Operasi Trikora.

            Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki jabatan pimpinan AU, Dani melangkahi sejumlah perwira senior dalam angkatannya. Dengan latar belakang seperti itu, maka bisa dimengerti kalau pimpinan baru AU itu menjadi sangat bergantung pada wibawa dan dukungan Sukarno yang mengangkatnya.

            Pada masa Revolusi, sebagai anak priayi berpendidikan bagus, Dani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada 1950, Dani mendaftar untuk dikirim ke Taloa, California. Disana ia di didik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah, dia mengucapkan sumpah sebagai perwira Angkatan Udara di mata para Jenderal senior di Angkatan Darat, Omar Dani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa revolusi.

            Dengan latar belakang yang demikian, Sukarno mengangkat Panglima AU itu menjadi Panglima Kolaga (Komando Mandala Siaga) dalam rangka konfrontasi. Jenderal Soeharto, yang amat senior dan mantan panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, beberapa waktu kemudian ditunjuk Presiden sebagai wakilnya. Keputusan Sukarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat perwira tinggi AD makin dongkol kepada Bapak Presiden dan Omar Dani. Dalam memoarnya, mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menulis:

“Di komando Mandala Siaga (Kolaga) Panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang, tentara kemarin sore, Omar Dani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bongkel-bongkel sejak zaman Revolusi sampai tua perang terus. Dia membawahi Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dani, sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (Wapang Kolaga). Dalam hati kami mangkel dipimpin anak wingi sore, anak kemarin sore.”

Disamping itu, Omar Dani mewarisi AU yang sejak awal tahun 50an memang sudah diposisikan suryadharma, sadar atau tidak, sebagai Angkatan yang bersikap antagonistis terhadap saudaranya Angkatan Darat. Dengan later belakang itulah kita harus melihat kedekatan AU dengan Presiden Sukarno. Untuk mengimbangi AD yang sudah lama terlibat dalam kancah politik, di bawah Omar Dani untuk pertama kalinya Sukarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai Soal ini, para purnawirawan AU dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965, menjelaskan:

Untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat Revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Laksdya (Laksamana Madya) Udara Omar Dani dalam kedudukannya sebagai Men/Pangau (Menteri Panglima Angkatan Udara), mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika revolusi PBR (Pemimpin Besar Revolusi). Misalnya, berbicara tentang Angkatan V yang sebetulnya bukan murni gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara PM RRC (Perdana Menteri Republik Rakyat Cina) Chou En Lai dan Presiden Sukarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dani pun membawa wacana itu dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan menteri/panglima Angkatan lainnya.

                Tak disadari oleh Dani, bahwa membawa gagasan itu, sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat sipil. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwikora, sangat menguntungkan PKI.

            Persoalan penting yang melatarbelakangi konflik antara AU dan AD, terutama pada masa demokrasi terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua Angkatan yang berbeda terhadap kebijakan Presiden Sukarno. AD menolak Nasakom, sangat waspada terhadap PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan mendukung hampir apapun kebijakan Sukarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan kelima. Berbeda dengan pihak AD, pimpinan AU waktu itu tidak melihat PKI sebagai potensi ancaman di masa mendatang.

            Jauh sebelum itu Suryadharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi AD. Perwira lulusan Akademi Militer Breda, Negeri Belanda, ini tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948. Ketika tentara dibawah pimpinan Sudirman dan Nasution menjalankan perang gerilya, Suryadharma bersama Sukarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai absennya Suryadharma dalam aksi gerilya itu, dari memoir Bung Hatta kemudian bisa diketahui, beberapa hari sebelum Yogyakarta diserang dan dikuasai tentara kolonial Belanda, Suryadharma sebagai pimpinan AU sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. Untuk sementara, dia dibebastugaskan dari posisi pimpinan AU karena diperintahkan mengikuti perjalanan Presiden Sukarno ke India atas undangan perdana Menteri Nehru.

            Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang akan membawa rombongan ke India itulah, Yogyakarta diserang. Suryadharma ditangkap dirumah kediaman Wakil Presiden dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Sukarno mengangkat kembali suryadharma sebagai pimpinan KSAU. Keputusan ini mengecewakan para perwira senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah operasi gerilya usai.

            Sikap para perwira AD yang menyalahkan keputusan Suryadharma menyerah bersama Sukarno dipertanyakan oleh seorang perwira senior AU. “Lho, Suryadharma itu mengikuti jejak Panglima Tertinggi. Yang mestinya disalahkan ialah sudirman. Panglima Besar itu yang justru menolak menaati perintah panglima tertingginya.”

                Debat dengan tema suryadharma yang taat kepada panglima tertinggi, sementara sudirman dianggap melakukan insubordinasi adalah debat yang muncul kembali ketika Omar Dani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Sukarno. “Apakah salah kalau kita taat kepada panglima tertinggi?”, Tanya Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang. Masalah ini, akhirnya terpulang pada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka, serta hubungan sipil dan militer macam apa yang berlaku dalam masyarakat.

            Tentara (AD) di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik di antara kekuatan politik lainnya. Posisi demikian itu mendapatkan legitimasi dari keputusan Presiden Sukarno pada rapat Dewan Nasional pada November 1958. Tentara pada masa sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekedar alat pemerintah. Sebagai pejuang dibidang militer, sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara; “tidak kenal menyerah.” Suryadharma dan Sukarno yang menyerah kepada tentara kolonial Belanda mereka anggap mengkhianati sumpah tersebut.

SOEKARNO, SOEHARTO, DAN PERTARUNGAN POLITIK PASCA-GESTAPU

            Menengok balik ke belakang setelah 50 tahun, terlihat dengan jelas Gestapu 1965 menjadi isu politik dan keamanan berlangsung relatif singkat. Begitu efektifnya TNI dan kekuatan anti-komunis menghancurkan PKI, dalam waktu pendek PKI nyaris tidak lagi bertahan sebagai topik penting pembicaraan. PKI yang beberapa saat sebelum satu oktober 65, mendadak menghilang, tak terdengar, bahkan seperti tidak pernah ada. Yang masih rajin mengingatkan bahaya dan ancaman PKI adalah militer yang, antara lain, memanfaatkan bahaya komunis sebagai cara mengukuhkan kekuasaan mereka.

            Secara diam-diam, pada saat yang sama, sejumlah orang memang ada yang masih mempertanyakan posisi dan peran Soeharto hari-hari itu, hubungan lamanya dengan Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung, pertemuan Soeharto dengan Latif beberapa jam sebelum operasi Gestapu bergerak, serta misteri yang menyelimuti dua batalyon kostrad yang terlibat Gestapu. Tapi dalam waktu singkat, seiring makin terkonsolidasinya kekuasaan Soeharto, semua pertanyaan tersebut menghilang dengan sendirinya dari wacana publik.

            Yang bertahan lama adalah ketegangan Soeharto dengan Presiden Soekarno. Untuk beberapa bulan, Sukarno dengan gigih bertahan untuk menolak pembubaran PKI. Tapi, lewat surat perintah 11 Maret 1966 yang terpaksa diberikan Sukarno kepada Soeharto, PKI akhirnya dibubarkan oleh Pangkopkamtib. Selama ketegangan singkat mengenai nasib PKI itu, dari pihak PKI sendiri tak terdengar kabar sedikit pun. Tokoh-tokoh PKI, tingkat lokal maupun nasional, menghilang, tertangkap, atau terbunuh. Sebagian dibunuh tentara, tapi kebanyakan terbunuh masyarakat. Maka yang kemudian terlibat dalam pertarungan politik (power struggle) ialah Soeharto berhadapan dengan Sukarno.

            Kalau tentara sebagai kekuatan politik sebelum peristiwa Gestapu dipimpin oleh Nasution kemudian Ahmad Yani, maka setelah Gestapu, Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat tampil sebagai ketua “partai tentara”. Kendati memiliki legalitas dan kontrol atas Angkatan Darat, Soeharto tetap saja harus berhati-hati menghadapi Presiden Sukarno yang masih berpengaruh saat itu.

            Menghadapi PKI, Jenderal Soeharto- dengan dukungan masyarakat anti-komunis, nyaris tidak memiliki hambatan sama sekali dalam menghancurkan partai komunis dalam waktu singkat. Tapi ketika berhadapan dengan Sukarno, bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dengan cepat dikuasai Soeharto. Apalagi angkatan lainnya.

            Soeharto memerlukan sekitar 2 tahun untuk secara perlahan menyempurnakan kekuasaannya atas tentara, yang waktu itu lebih dikenal sebagai ABRI. Selama proses yang 2 tahun itu, dalam kalangan tentara Soeharto harus menghadapi pendukungnya yang radikal sembari berurusan dengan pendukung presiden Soekarno yang fanatik. Di pihak Soeharto, ada Jenderal Kemal Idris, Kolonel Sarwo Edhie, dan Jenderal Hartono rekso dharsono. Mereka bertiga inilah yang dengan loyal dan tegas terus mendesak agar Soeharto segera menyingkirkan Presiden Sukarno.

            Di pihak loyalis dan pendukung fanatik presiden sukarno pada berbagai unit militer di Jawa Tengah dan Timur tidak sulit ditemukan mereka yang siap mati untuk sang presiden Sukarno. Tapi yang paling banyak menonjol di antara yang mendukung presiden pada waktu itu ialah Panglima Marinir yang juga Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal KKO Hartono.

            Dengan kecerdikan politik serta kesabarannya, Soeharto bukan saja berhasil menyingkirkan para penantangnya di berbagai satuan militer, melainkan dengan dingin juga berhasil terbebas dari para perwira loyal dan radikal pendukungnya. Kemal Idris terlempar ke Makassar (menjadi Pangkowilhan) sebelum akhirnya dikirim ke Beograd sebagai duta besar. Dharsono ke Bangkok (menjadi duta besar), dan Sarwo Edhie mendapat tugas ke Medaan sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Pangdam di Papua. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan ketua “partai tentara”. Dari posisi kuat seperti itulah secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Sukarno.

            Apakah Soeharto menyingkirkan Sukarno dengan melakukan apa yang sering dituduhkan kepadanya sebagai “kudeta merangkak?”, pertama, aksi kudeta haruslah dimengerti sebagai gerakan cepat dengan sasaran utama instalasi yang mendukung atau dikuasai oleh pemerintah yang menjadi sasaran penggulingan. Kedua, kudeta pada umumnya dilakukan oleh militer tak berpolitik lewat aksi kudeta memasuki panggung politik untuk menguasai elemen pemerintahan.

            Dua kriteria diatas itu tidak mudah ditemukan dalam aksi yang dilakukan Soeharto. Presiden Sukarno tersingkir pada 1968 untuk digantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Kedua Indonesia, setelah selama dua tahun terjadi pertarungan politik antara Soeharto-Sukarno. Jadi, jelas tidak ada kudeta.

            Hal penting lainnya yang suka dilupakan para pengkritik Soeharto, tentara Indonesia adalah sebuah kekuatan politik legal sejak Presiden Sukarno, sebagai Ketua Dewan Nasional pada November 1958, memasukkan tentara ke dalam Golongan Karya sebagai satu dari tujuh Angkatan Karya (nama Angkatan Bersenjata berasal dari sini) bersama enam “angkatan karya” lainnya.

            Sejak itu, tentara yang untuk waktu lama hanya kekuatan politik nyata, pada November 1958 telah berubah menjadi kekuatan politik legal (resmi). Inilah penjelasannya mengapa kemudian tentara mendapat kursi dalam dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPRG) dan Majelis Perwakilan Rakyat sementara (MPRs), disamping sejumlah kursi dalam kabinet ketika lembaga-lembaga tersebut dibentuk Presiden Sukarno pada awal periode orde lama.

            Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi antara tentara (Soeharto) dan Sukarno sejak terjadinya Gestapu hingga tersingkirnya Presiden pertama republik Indonesia itu, adalah pertarungan politik antara dua kekuatan politik.

            Dilihat dari sudut pandang pertarungan politik Sukarno melawan tentara tersebut, maka sebenarnya keputusan Sukarno melegalkan tentara sebagai kekuatan politik lewat dewan Nasional, adalah sebuah keputusan yang mudah dipandang sebagai suatu kebijakan memelihara anak macan. Pada saat resminya tentara menjadi kekuatan politik legal, Sukarno dengan tentara (A.H Nasution) memang sedang berada dalam satu benteng “pertempuran” melawan partai-partai politik.

            Dengan dukungan tentara (A.H Nasution) pada 1959, Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945 yang memberi kekuasaan amat besar kepada presiden Sukarno. Sejumlah politisi dan ahli hukum tata negara pada masa itu menilai kerjasama Nasution-Sukarno memberlakukan kembali UUD 45 itu sebagai sebuah kudeta konstitusional.   

            Namun, dalam sejarah RI, pemberlakuan atau pembiaran konstitusi sudah terjadi pada awal revolusi. Pada November 1945, pemerintahan presidensial, berdasarkan UUD 45, pimpinan Presiden Sukarno, ditinggalkan begitu saja untuk digantikan dengan praktik parlementer.

            Ironisnya, dengan kekautan yang diperolehnya dari konstitusi masa-masa revolusi itu, Sukarno tiba-tiba, pada masa demokrasi terpimpin, menyadari dirinya berhadapan dengan militer sebagai lawan politik. Menghindari posisi sebagai “sandera” militer, Sukarno, yang tidak menguasai satu partai pun, memutuskan merangkul PKI sebagai kekuatan penyeimbang (power balance) terhadap kekuatan lain (tentara). Dasar filosofis hubungan mesra dan kerjasama PKI dengan Sukarno sendiri ialah dokrtin Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).

            Yang tidak kurang ironis ialah nasib Jenderal A.H Nasution. Pemimpin Angkatan Darat ini, orang yang berjasa mendukung Sukarno memperoleh kekuasaan besar lewat UUD 1945, adalah target utama dan pertama dalam lingkaran militer yang harus disingkirkan Sukarno. Nasution yang anti-komunis adalah penghalang utama agenda politik Nasakom besutan Sukarno. Berhasil menyingkirkan Nasution pada 1962, giliran berikutnya Sukarno berusaha menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani, orang yang secara pribadi dipilih Sukarno menggantikan Nasution. Pimpinan AD boleh berganti, tapi posisi kubu anti-komunis mereka tidak berubah. Di mata Sukarno, Yani yang ternyata anti-Nasakom, juga harus disingkirkan. Dalam proses menyingkirkan Yani itulah terjadinya Gestapu pada pagi hari satu oktober 1965.

            Nasution tersingkir, Yani terbunuh, tampillah sosok Soeharto. Ketua baru “partai tentara” ini sangat diuntungkan oleh kegagalan Gestapu yang menyebabkan hancurnya Partai Komunis Indonesia. Tanpa dukungan PKI, posisi politik Sukarno secara berangsur melemah. Dengan kecanggihan politiknya, dalam 2 tahun sejak Gestapu terjadi pertarungan politik akhirnya dimenangkan Soeharto. Sukarno pun akhirnya tersingkir.

Tulisan diatas disadur dari buku:

            

China dalam pusaran G-30-S PKI

CHINA DALAM PUSARAN G-30-S

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis di Asia Tenggara dan Pasifik. Peran China diklaim sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang dituduhkan kubu anti-komunis.

Gatot Wilotikto tiba di Korea Utara pada November 1960. Ia menetap di Pyongyang atas undangan Liga Pemuda Korea untuk kuliah di jurusan Teknik Listrik Institut Teknologi Kim Chaek. Ketika Gatot datang, Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara. Meski begitu, nama Indonesia sudah dikenal. “Lagu Bengawan Solo sangat populer di Pyongyang,” kata gatot.

Pada HUT Kemerdekaan RI, 1965, Presiden Soekarno mengemukakan gagasan politik luar negeri anti-imperialis dan beralih mengusung poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Impikasinya, pada 3 September 1965, Indonesia secara resmi membuka kantor perwakilan di negara yang saat itu perdana menterinya dijabat Kim Il-Sung tersebut.

Belum sebulan Kedutaan RI di Pyongyang beroperasi, pecah peristiwa 30 September, yang dikenal dengan G-30-S/PKI. Dalam atmosfer hubungan yang sedang amat dekat itu, G-30-S membuat banyak warga Korea Utara kaget dan tidak menduganya. Setelahnya, eskalasi penumpasan kekuatan PKI dan elemen-elemen pendukungnya banyak mendapat kecaman dari warga Pyongyang. Kejadian itu, menurut Gatot, secara drastis mengubah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara.

Dampaknya dirasakan juga oleh Gatot dan WNI lain yang tinggal di Korea Utara. Paspor pria kelahiran 18 November 1936 ini dicabut dan ia kehilangan kewarganegaraannya. “Saya menjadi stateless (tidak ada kewarganegaraan) selama 32 tahun,” ia berkisah.

Baru di era Reformasi, semasa pemerintahan Gus Dur, status kewarganegaraan Indonesia untuk Gatot kembali diakui. Meski baru secara lisan, Gatot yang sempat menjadi peneliti di almamaternya dan menjadi penerjemah honorer, kemudian bekerja di KBRI di Pyongyang. Cerita Gatot memberikan gambaran tentang dampak peristiwa G30S/PKI terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis yang dijadikan sebagai orientasi politik luar negeri Soekarno.

Selain dengan Korea Utara, hubungan dengan Republik Rakyat Cina (RRC) juga memanas pasca Gerakan 30 September. Propaganda anti-komunis Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto tidak sungkan menuding peran besar Peking dibalik scenario kudeta oleh PKI. Laporan harian Angkatan Bersendjata pada 25 April 1966 menyebut rezim Peking berada dibalik penculikan dan pembunuhan 7 Jenderal dan seorang peristiwa dalam peristiwa G-30-S.

Sejarawan Universitas Cornell, Amerika Serikat, Taomo Zhou, dalam makalahnya berjudul “China and The Thirtieth of September Movement” (dipublikasikan pada 2014 oleh Program Asia Tenggara Universitas Cornell) mempunyai kesimpulan berbeda atas tudingan itu. Menurutnya, peran RRC sangat kecil dalam konflik politik Indonesia mengenai G-30-S. Sebaliknya, dalam makalah yang sama, Taomo memaparkan bukti-bukti yang mengonfirmasi Pemimpin Senior PKI, D.N Aidit, sebagai pemilik scenario politik kudeta G-30-S PKI.

Paparan Taomo bersumber pada sejumlah dokumen, arsip Pemerintah RRC, terutama milik kementerian luar negerinya. Seperti diketahui, G-30-S PKI menjadi objek sensor pemerintah RRC. Beijing menutup akses atas dokumen pemerintah yang berhubungan dengan G-30-S dan mengawasi dengan ketat setiap diskusi akademik yang relevan dengan topik tersebut.

Namun, pada 2008 Kementerian Luar Negeri RRC untuk pertama kalinya membuka arsip dan dokumen-dokumen diplomatik yang diproduksi dalam kurun waktu 1961-1965. Diantaranya, 250 berkas dengan tebal mencapai 2.000 halaman yang berhubungan dengan Indonesia. Dokumen itu berisi percakapan, laporan, dan notulensi, dari pertemuan top level pemerintahan dua negara sampai informasi level bawah yang memuat komunikasi dengan kantor perwakilan China di Indonesia.

Pada 2013, arsip tersebut kembali ditutup. Hanya sedikit para akademisi China yang dapat mengakses dan mempublikasikan materi terbatas dari dokumen-dokumen itu. Taomo mengurai keterlibatan China dalam G-30-S berdasarkan empat isu; bantuan militer Beijing untuk Angkatan Kelima (buruh dan petani) yang digagas Soekarno, rencana kerjasama pengembangan dan transfer teknologi dan material nuklir, bantuan medis pemerintah RRC untuk Presiden Soekarno, dan yang terakhir, hubungan antara Partai Komunis China dan PKI.

Dari bukti-bukti itu (yang cenderung mewakili sudut pandang Pemerintah RRC), dalam kesimpulannya, Taomo membenarkan bahwa dalam kurun waktu 1964 hingga September 1965, Beijing menggunakan pengaruh politiknya untuk mendukung pemerintahan Soekarno yang didukung kekuatan PKI. Dengan memberikan bantuan militer dan transfer teknologi nuklir, RRC berharap dapat mengambil keuntungan dari sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia sebagai proyek pelemahan atas kekuatan Barat di Asia Tenggara dan Pasifik.

Dukungan China atas pembentukan Angkatan Kelima (diluar Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) juga untuk mendukung kekuatan pro-Soekarno melawan kekuatan kanan yang disematkan pada Angkatan Darat – yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya. Pada akhirnya, meski terlibat kesepakatan untuk memberi bantuan 25.000 pucuk senjata (dari 100.000 pucuk yang ditawarkan China), karena sejumlah alasan, yang dikirim jumlahnya jauh lebih sedikit dari itu, dan tidak untuk tujuan mendukung G-30-S.

Mao Zedong (1893-1976), merupakan seorang revolusioner komunis China,

sekaligus pendiri RRC yang dibangun pada 1949. Mao terkenal dengan

teori Marxit-Lenin, dan taktik militer yang semua itu digabung dan

dikenal dengan sebutan Maoisme. 

Menurut dokumen yang memuat laporan intelijen militer China sepanjang 1960 sampai September 1965, bantuan militer China untuk Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan militer Uni Soviet yang nilainya mencapai US$ 1.1 milyar. Karena itu, menurut Taomo, sulit untuk menyebut bahwa bantuan militer China berdampak signifikan terhadap situasi politik Indonesia tahun 1965.

Rencana China untuk memberikan bantuan transfer teknologi dan material nuklir tidak terealisasi akibat G-30-S. Sementara itu, dalam konteks bantuan medis, dokumen Pemerintah RRC menyebut kondisi kesehatan Soekarno pada 1964-1965 tidak seburuk seperti apa yang dispekulasikan dokter-dokter Barat di Vienna, Austria. Karena itu, premis yang menyebut politisasi atas kondisi kesehatan Soekarno secara langsung memicu G-30-S, menurut Taomo, juga terbantahkan.

Sementara itu, untuk isu keempat, mengenai hubungan PKI dengan Partai Komunis China (PKC), Taomo memaparkan dokumen pertemuan pemimpin China Mao Zedong dengan delegasi PKI yang dipimpin D.N Aidit pada 5 Agustus 1965. Dokumen itu memuat percakapan antara Mao dan Aidit yang mengetengahkan sejumlah scenario PKI untuk menghadapi kekuatan Angkatan Darat.

Intinya, scenario Aidit mengetengahkan dua cara; negosiasi dengan Angkatan Darat (yang ia rasa akan sulit dimenangkan jika Soekarno wafat) dan memperkuat dukungan militer untuk PKI. Dari percakapan, menurut Taomo, tidak jelas benar sikap pemimpin China terhadap skenario Aidit. “Tapi percakapan itu adalah bukti bahwa Beijing telah menerima informasi soal rencana Aidit dan menunjukkan sikap tidak keberatan,” ia memaparkan. (Paparan itu berbeda dari rekonstruksi yang diketengahkan sejarawan Ceko, Victor Miroslav Vic, 10 tahun lalu. Ia mengutip – dari transkipsi yang tidak teridentifikasi keterangan waktunya – pernyataan Mao yang secara eksplisit menyarankan Aidit untuk menghabisi para jenderal dan perwira reksioner dalam sekali pukul.)

Alhasil, Taomo menyebut Mao bukanlah arsitek kudeta G-30-S PKI. Menurutnya, gerakan klandestin PKI-lah yang secara independen menyusun rencana. Beijing juga disebutnya tidak pernah tahu kapan rencana PKI akan direalisasikan. Informasi soal pecahnya G-30-S baru diperoleh Pemerintah RRC dari kantor berita asing pada 1 Oktober 1965.

                                                           (BAMBANG SULISTIYO DAN HAYATI NUPUS)

Hari-hari Indonesia di mata CIA (G30S-PKI)

HARI-HARI INDONESIA DI MATA CIA

Sebanyak 2.500 dokumen briefing harian Presiden Amerika Serikat dipublikasikan CIA. Periode September-Desember 1965 menggambarkan panas-dingin hubungan diplomatik Indonesia-Amerika.

“Semua tergantung kondisi Soekarno. Bila ia meninggal atau tidak mampu memerintah, bisa pecah perang sipil…”

Kalimat tersebut merupakan cuplikan dari briefing harian Presiden (PDB – President’s Daily Briefing) Amerika Serikat pada 1 Oktober 1965. Briefing yang rutin dikirim tiap pagi oleh Agen Pusat Intelijen (CIA) itu menjelaskan kondisi Indonesia pasca-penculikan sejumlah jenderal Angkatan Darat yang terjadi malam sebelumnya.

Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) itu menurut PDB, adalah peristiwa tarik-menarik kekuasaan antara kelompok militer-komunis dan pimpinan militer anti-komunis. Upaya kudeta oleh kelompok militer-komunis pagi itu dibalas dengan kontra-kudeta oleh kelompok anti-komunis. “Situasi saat ini membingungkan dan belum jelas ke mana arahnya. Kedua belah pihak mengklaim loyal pada Presiden, dan mereka semua menyatakan akan melindunginya,” demikian bunyi briefing itu lebih lanjut.

Lima puluh tahun setelah peristiwa G-30S/PKI terjadi, Pemerintah AS mempublikasikan 2.500 dokumen PDB, yang merupakan ikhtisar harian laporan intelijen CIA kepada Presiden AS. “Ini pertama kalinya CIA mendeklasifikasikan dokumen sebanyak ini,” kata Direktur CIA, John Brennan, di Austin, Texas. Ke 2.500-an PDB itu terentang dari masa Pemerintahan Presiden John Fitzgerald Kennedy (Juni 1961-22 November 1963) sampai Lyndon B.Johnson (22 November 1963-20 Januari 1969).

Dalam pidato peluncuran PDB itu, Brennan menyatakan, briefing harian Presiden merupakan dokumen paling rahasia dan sensitif di pemerintahan. Karena, menurutnya, briefing itu mewakili dialog harian komunitas intelijen dengan Presiden selaku pengguna mereka, dan juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam menjawab tantangan serta berbagai peluang terkait dengan keamanan nasional mereka.

Tradisi briefing harian kepada Presiden, kata Brennan, bermula saat Presiden Kennedy berkantor di Gedung Putih. Di masa awal pemerintahannya, ia sering merasa kerepotan dengan rumitnya dan banyaknya laporan intelijen yang masuk. Oleh karena itu, Robert Kennedy yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan meminta CIA untuk membuat laporan singkat tentang topik-topik penting yang harus diketahui Presiden. Penjelasan untuk masing-masing topik tidak boleh lebih dari dua kalimat, dan harus dibuat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti.

Awalnya, dokumen briefing itu dikenal dengan sebutan Pickie, kependekan dari President’s Intelligence Checklists. “Ide ini ternyata sangat sukses, dan terus dipertahankan sampai sekarang,” kata Brennan. Bila dulu Pickie dan PDB dimuat dalam bentuk beberapa lembar kertas dibungkus sampul cokelat, kini PDB untuk Obama bisa berbentuk laporan di iPad dengan tautan untuk lampiran-lampirannya.

Isi PDB bisa sangat beragam, tergantung minat sang Presiden dan beberapa hal penting menurut CIA. Topik-topik yang dituliskan mulai dari terorisme, kelaparan, hingga perang. Atau ada juga laporan tentang respon Rusia terhadap penampilan kelompok Ballet New York di Moskow. Bahkan, ada juga analisis mengenai respon publik terhadap New York Yankees yang memecat Yogi Berra. “Kalau zaman Kennedy dulu, laporan biasanya berisi perkembangan dunia, komunisme, Kuba, hingga Nikita Kruschev,” kata Brennan.

Semua informasi yang disampaikan dalam PDB itu diklasifikasikan sebagai top secret. Walau sebenarnya, menurut Brennan, ada beberapa info yang sumbernya tidak terlalu rahasia-rahasia amat. Misalnya, dari laporan diplomatik rutin, bahkan dari pemberitaan media massa. “Labelisasi itu untuk menyederhanakan Presiden saat membacanya,” ia beralasan.

Bisa dibilang PDB merupakan analisis intelijen yang aktual dengan perkembangan isu di masanya, atau menyesuaikan dengan minat Presiden AS. Dan dari 2.500 dokumen PDB yang dipublikasikan, tercermin adanya perhatian lebih yang dialokasikan Pemerintah AS terhadap komunisme, perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika, dan juga Indonesia.

Sejak awal September 1965, hampir tiap hari ada laporan tentang Indonesia disana. Secara garis besar, pembahasan tentang Indonesia itu berkutat pada pemerintahan Soekarno yang anti-Barat, pergulatan internal di militer Indonesia, serta kegagalan Partai Komunis Indonesia dalam merebut kekuasaan.

“Bisa terlihat penilaian AS terhadap melemahnya pengaruh Presiden Soekarno, dan makin menguatnya posisi Soeharto,” kata sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, ketika berkunjung ke kantor GATRA. Hal itu bisa tercermin dari PDB 24 Oktober 1965 yang mengatakan ada dua pemerintahan di Indonesia. Satu dikepalai oleh Soekarno, dan satunya lagi oleh para jenderal. “Keduanya seperti saling membutuhkan untuk mencegah pecahnya perang sipil,” demikian bunyi PDB hari itu.

Dari 2.500 PDB yang sudah dibacanya. Asvi melihat Indonesia sebenarnya menjadi topik yang muncul tiap hari, terutama sejak 14 September 1965 hingga akhir Desember 1965. Pada 14 September 1965 misalnya, pihak CIA tersinggung dengan sikap Menteri Luar Negeri Subandrio yang menjamin fasilitas diplomatik AS tidak diganggu atau dirusak massa anti-Barat. Padahal mereka (CIA/Amerika) tahu bahwa gerakan anti-Barat dan AS yang beberapa kali menyerang Konsulat Jenderal AS di Surabaya dan Medan itu dirancang sendiri di ruang belakang rumah pribadi Subandrio. “Subandrio put on one of his shameless performance…,” demikian bunyi petikan PDB tersebut.

Sejak peristiwa G-30-S, topic Indonesia dalam PDB rutin berisi tentang upaya Soekarno membela PKI sementara militer berusaha memberangus PKI dan ormas-ormasnya. Beberapa dokumen PDB yang diperoleh GATRA juga menunjukkan kedekatan personal antara beberapa petinggi militer Indonesia dan pihak AS pada saat itu. Contohnya, Mayor Jenderal Achmad Sukendro yang intens membagi informasi dengan staf Kedubes AS. Atau bahkan ada juga permintaan dari ajudan Jenderal Nasution kepada atase militer AS untuk membantunya lari dari Jakarta bila situasi tidak menguntungkan, seperti yang tertulis dalam PDB tertanggal 22 Oktober 1965.

Lebih lanjut Asvi mengingatkan, bahwa PDB September-Desember 1965 itu tidak melulu urusan politik. Ada juga selipan laporan mengenai dugaan pemerintah Indonesia akan menasionalisasi fasilitas produksi minyak milik perusahaan AS, Caltex, dan Stanvac. Lalu, dalam PDB 26 November 1965, terungkap bahwa Konjen Indonesia di Hong Kong diinstruksikan oleh TNI mengontak pejabat AS untuk memperoleh bantuan ekonomi. Dan pada 13 Desember 1965, perwakilan TNI mendekati kedubes AS untuk meminta bantuan pembiayaan impor beras dan bantuan ekonomi umum lainnya. Seorang anggota perwakilan menyatakan, Soekarno tidak mau minta bantuan dari Amerika Serikat. Tapi Soekarno akan tutup mata bila TNI diam-diam minta bantuan ke AS.

Pada periode September-Desember 1965 jugalah bisa terlihat perubahan hubungan diplomatik AS dengan Indonesia. Dari yang semula memanas lantaran sikap Soekarno terhadap Barat, sampai gelagat rekonsiliasi karena peran Soeharto dan militer yang cenderung lebih bersahabat dengan mereka (AS).

John O. Brennan - Mengawali karirnya di CIA sebagai analyst, di 

Washington D.C, menghabiskan lebih dari 25 tahun karirnya bersama agensi.
Di awal karirnya, Ia mengatakan bahwa ia mencintai aksi dan petualangan,

dan merasa bahwa berkarir di CIA merupakan pilihan yang tepat bagi

hasrat petualangannya. Selain itu Brennan menerima gelar Master of Arts dari University of Texas Austin dengan jurusan Middle Eastern Studies tahun 1980.

Brennan juga dikenal fasih dalam berbahasa Arab.

                                                                             (CAVIN R. MANUPUTTY)